RRI.CO.ID, Manila - Filipina, sebagai ketua ASEAN saat ini, menyatakan harapannya untuk memperluas dialog dengan oposisi junta yang berkuasa di Myanmar. Pihaknya ingin melibatkan lebih banyak kelompok dalam pembicaraan sambil tetap terbuka terhadap hasil pemilihan umum Myanmar.

Namun, Filipina belum memberikan dukungan terhadap pemilu tersebut. Dua putaran pemilu di Myanmar telah selesai, dengan mayoritas kursi dimenangkan oleh partai yang bersekutu dengan militer.

Melansir dari Reuters, putaran ketiga dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, 18 Januari 2026 mendatang. Meski partisipasi pemilih rendah, junta menyebut pemilu tersebut sebagai “kemenangan bagi rakyat” dan mengklaim akan membawa stabilitas politik.

Utusan khusus ASEAN untuk krisis Myanmar, Ma. Theresa Lazaro, menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung pemilu tersebut. Namun, ia tetap terbuka terhadap hasil dari peristiwa yang berlangsung.

Myanmar telah dilanda konflik sejak kudeta 2021 yang memicu gelombang protes luas. Aksi tersebut ditumpas secara brutal oleh militer dan berujung pada perang sipil dengan aliansi longgar kelompok pemberontak.

Kritikus dan beberapa pemerintah Barat menilai pemilu Myanmar tidak adil dan dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaan militer melalui perwakilan sipil. ASEAN sendiri tidak mengirim pengamat untuk memantau pemilu.

Filipina memimpin pertemuan pemangku kepentingan mengenai krisis Myanmar di kota Tagaytay minggu ini. Fokus pertemuan meliputi de-eskalasi, fasilitasi bantuan kemanusiaan, dan mendorong dialog politik.

Pertemuan ini dianggap positif oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah bayangan Myanmar, National Unity Government, juga ikut berpartisipasi dalam pertemuan.

Pertemuan ini berlangsung setelah kunjungan Lazaro ke Myanmar bulan ini. Lazaro bertemu Jenderal Min Aung Hlaing dalam “pertukaran pandangan yang hangat dan konstruktif.”

Lazaro berharap lebih banyak keterlibatan dari kelompok lain yang “harus didengar” akan menyusul setelah pertemuan pemangku kepentingan pertama. Ia juga mendorong penerapan rencana perdamaian ASEAN yang disepakati pada 2021.

Selain itu, Lazaro mendukung masa jabatan utusan khusus yang lebih panjang dibandingkan rotasi tahunan saat ini. Meski demikian, perubahan ini perlu dibahas oleh blok ASEAN yang beranggotakan 11 negara.

Meskipun konsensus lima poin ASEAN untuk perdamaian Myanmar telah dibuat, kemajuannya masih sedikit, terutama di tengah konflik yang terus berlanjut. Myanmar kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di Asia.