RRI.CO.ID, Washington - PBB menilai “Board of Peace” Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi menjadi tantangan serius bagi peran PBB di tingkat global. Lembaga dunia tersebut khawatir BoP dapat melemahkan kewenangan dan mandat PBB dalam menjaga perdamaian internasional.

Melansir dari Deutsche Welle, Rabu, 21 Januari 2026, BoP dirancang untuk mengawasi proses perdamaian dan rekonstruksi di Jalur Gaza. Rencana tersebut sempat mendapat persetujuan PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diadopsi pada November lalu.

Namun sejak awal, sejumlah pakar hukum internasional telah memperingatkan bahwa inisiatif tersebut berisiko melanggar hukum internasional. Perkembangan terbaru menunjukkan arah BoP dinilai semakin menjauh dari konflik Timur Tengah.

Dalam piagam pendiriannya yang dipublikasikan oleh media Israel, konflik Gaza bahkan tidak disebutkan sama sekali. Dokumen tersebut menyatakan BoP bertujuan mempromosikan stabilitas, tata kelola yang andal, serta perdamaian berkelanjutan di wilayah-wilayah terdampak konflik.

Piagam itu juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada ketua dewan, dengan Donald Trump ditetapkan sebagai ketua pendiri seumur hidup. Ketentuan tersebut menuai sorotan karena pemberhentian ketua hanya dimungkinkan melalui pengunduran diri atau pemecatan dengan suara bulat negara anggota.

Selain itu, ketua BoP memiliki kewenangan untuk menunjuk penggantinya sendiri. Mekanisme ini membuat kepemimpinan BoP hampir dipastikan tetap di tangan AS, bahkan setelah masa jabatan Trump sebagai presiden berakhir.

Keanggotaan BoP juga sepenuhnya berada di bawah kendali ketua, termasuk perpanjangan masa keanggotaan negara-negara peserta. Sekitar 60 negara dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung, termasuk sejumlah negara NATO seperti Jerman dan Kanada.

Selain negara, Trump juga menunjuk sejumlah tokoh individu untuk terlibat dalam struktur BoP. Meski demikian, piagam menegaskan bahwa hanya negara yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, hampir seluruh keputusan strategis tetap memerlukan persetujuan ketua, menjadikan BoP sangat bergantung pada satu figur sentral. Para pengamat menilai piagam BoP secara implisit mengkritik lembaga dan pendekatan internasional yang telah ada, termasuk PBB.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit, Trump selama ini kerap menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja PBB. Sejumlah ahli hukum internasional menilai BoP dirancang sebagai tantangan langsung terhadap PBB.

Jika BoP mengambil peran yang lebih luas tanpa mandat yang jelas, inisiatif ini dikhawatirkan akan bersaing langsung dengan PBB. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan sistem multilateralisme global yang selama ini menjadi dasar tata kelola internasional.