KBRN, Washington: Istana Kepresidenan Amerika Serikat (AS), Gedung Putih, menegaskan akusisi atau pencaplokan terhadap Greenland merupakan prioritas keamanan nasional. Karena itu, penggunaan militer untuk mencapai tujuan itu menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan

Demikian disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, seperti dikutip dari NBC News, Rabu (7/1/2025). "Akuisisi terhadap Greenland sangat vital untuk menghalangi musuh kami di wilayah Arktik (Kutub Utara)," ujarnya.

Presiden AS, Donald Trump, bersama timnya saat ini tengah membahas berbagai opsi untuk mencapai tujuan tersebut. "Menggunakan kekuatan militer selalu menjadi salah satu pilihan yang siap digunakan panglima tertinggi," kata Karoline.

Pemerintah AS juga mempertimbangkan untuk membeli wilayah Greenland dari Denmark atau membentuk perjanjian asosiasi bebas. Opsi tersebut sebelumnya diterapkan AS di Kepulauan Marshall, Mikronesia, dan Republik Palau.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Washington memberikan bantuan keuangan dengan imbalan kehadiran pasukan keamanan AS di sana. Sebelumnya, AS juga telah memiliki pangkalan militer di Greenland selama beberapa dekade. 

Trump dan timnya beberapa kali mengungkapkan niatnya untuk mencaplok Greenland, yang saat ini berada dalam kedaulatan Denmark. Selain kepentingan geopolitik strategis, Washington juga mengincar kekayaan mineral yang melimpah di sana.

Sekutu-sekutu AS di Eropa, yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menentang keras keinginan Trump tersebut. Hal ini dituangkan pada pernyataan bersama para pemimpin Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, dan Denmark. 

Menurut mereka, keamanan di kawasan Arktik harus dijaga secara kolektif dalam kerangka NATO. Tentunya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah.

"Greenland merupakan wilayah Denmark, dan rakyat di sana berhak menentukan nasib mereka sendiri," kata pernyataan itu. Negara-negara Eropa itu juga menegaskan Kerajaan Denmark, termasuk Greenland, merupakan anggota NATO yang memiliki kedudukan sederajat.

Wakil Kepala Staf Kebijakan Gedung Putih, Stephen Miller, menegaskan Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS. Menurut dia, opsi militer tidak dimaksudkan sebagai serangan terhadap Greenland.

Miller justru mempertanyakan hak apa yang dimiliki Denmark untuk mengklaim kendali negara itu terhadap Greenland. "Apa dasar klaim teritorial mereka," ujarnya. 

AS dan Denmark menandatangani perjanjian pada 1916 terkait pembelian wilayah yang kini disebut Kepulauan Virgin (US Virgin Island). Melalui perjanjian itu, AS menyatakan tidak keberatan jika Denmark memperluas kepentingan politik dan ekonominya di seluruh wilayah Greenland. 

Namun, sejak memenangkan pemilihan presiden pada 2024, Trump selalu menggaungkan niatnya untuk mengakuisisi Greenland. Keinginan untuk menggunakan kekuatan militer untuk tujuan itu juga diungkapkannya beberapa saat sebelum dilantik pada Januari 2025.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara tegas memperingatkan Washington agar tidak melakukan serangan militer terhadap Greenland. "Jika AS memilih untuk menyerang negara anggota NATO secara militer, maka semuanya akan berakhir," ujarnya.