Komisi VI DPR Minta Operasional MBG Diperbaiki dan Skema Insentif Disesuaikan

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengapresiasi langkah BGN yang terus mengevaluasi tata kelola MBG. Ia menilai upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah agar program berjalan tepat sasaran, transparan, dan minim kebocoran.

"Kalau menurut kami, dapur ini sudah memiliki standar SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kami juga mendengar bahwa berbagai pembenahan dan program perbaikan sudah dilakukan," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya meninjau salah satu dapur MBG di Pekanbaru bersama Wali Kota Agung Nugroho, Jumat, 19 Juni 2026. Dari hasil kunjungan, ia melihat dapur mulai menjalankan berbagai kebijakan baru hasil evaluasi internal BGN.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghentian sementara operasional dapur selama masa libur sekolah. Selama periode tersebut, distribusi makanan kepada siswa maupun penerima manfaat lainnya tidak dilakukan.

Selain itu, BGN juga mengubah skema insentif. Jika sebelumnya insentif tetap diberikan saat libur sekolah, kini kebijakan tersebut dihapus.

Pemberian insentif kepada pengelola dapur pun tidak lagi merata, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Andre, langkah ini menunjukkan penguatan tata kelola sekaligus pengawasan program.

Ia juga menyebut BGN akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG. Hal ini guna memastikan operasional berjalan sesuai SOP.

BGN, lanjutnya, tengah melakukan penyesuaian fokus dengan memprioritaskan wilayah 3T, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Kebijakan ini dinilai penting dalam upaya menekan angka stunting sekaligus memperluas pemerataan manfaat.