RRI.CO.ID, Cirebon - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan pentingnya penguatan teritorial TNI sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penegasan itu ia sampaikan saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Korem 063/Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat.

Menurut Utut, TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di wilayah dengan dinamika sosial tinggi dan populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“TNI itu menurut saya garda terdepan untuk utuhnya NKRI. Salah satu episentrum terberat dan terbesar potensi berbagai masalah selama ini ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan itu bisa diatasi,” ujar Utut dalam kunjungan kerja spesifik pada Rabu, 11 Februari 2026.

Utut menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI sebelumnya telah mengunjungi sejumlah Komando Resor Militer (Korem) di Jawa Tengah, yakni Korem 071, 072, 073, dan 074. Ke depan, Komisi I menargetkan seluruh Korem di Pulau Jawa dapat dikunjungi sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap penguatan teritorial, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta kesiapan TNI menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

“Harapan kami di Komisi I, semua Korem di Jawa ini kita datangi. Kodam semua sudah. Ini bagian dari penguatan teritorial,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menekankan bahwa TNI yang kuat harus ditopang oleh tiga aspek utama: wilayah teritorial yang terjaga, prajurit yang terdidik dan terlatih, serta dukungan logistik dan alutsista yang memadai.

“TNI yang kuat itu apa? Teritorialnya terjaga. Lalu pasukannya semua terdidik, terlatih, dan kuat, berikutnya memiliki logistik yang memadai, paling tidak memadai sesuai kemampuan negara,” ia menjelaskan.

Untuk itu, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI sepakat memberikan dukungan terhadap modernisasi alutsista TNI dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Utut menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang TNI yang baru mencakup dua aspek penting: keadilan sosial dan kesejahteraan prajurit.

“Yang paling penting dari Undang-Undang itu adalah konsep keadilan, yaitu kesejahteraan prajurit. Konsepnya adalah keadilan sosial. TNI itu bukan pekerjaan, itu pengabdian,” ujarnya.

“Prajurit tidak bisa menolak perintah. Karena itu, kita harus memberi penghargaan terhadap pengabdian tersebut. Salah satunya dengan peningkatan kesejahteraan bagi prajurit,” ia menambahkan.

Sementara itu, Danrem 063/Sunan Gunung Jati, Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Komisi I DPR RI terhadap satuan teritorial di wilayahnya.

“Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dan bangga menerima kunjungan dari Komisi I DPR RI pada hari ini. Kami telah menyampaikan kondisi geografi, demografi, dan sosial di wilayah Korem 063/Sunan Gunung Jati,” ujarnya.

Hista juga menyampaikan berbagai kebutuhan sarana-prasarana dan alutsista yang diperlukan untuk mendukung tugas satuan. Menurutnya, dukungan tersebut akan membantu akselerasi pelaksanaan tugas di Korem 063 maupun bagi TNI secara umum.

“Sejumlah arahan terkait penguatan pembinaan teritorial akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Korem. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kami atas kehadiran dan dukungan Komisi I DPR RI terhadap kami dan TNI secara keseluruhan,” katanya.