RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagai prioritas nasional. Permintaan tersebut disampaikan menyusul tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur.

“Harus ada komitmen bersama antara pusat dan daerah agar kebutuhan dasar anak untuk belajar terpenuhi di seluruh pelosok negeri,” kata Habib di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia menilai kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan nasional. Habib menyebut peristiwa tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.

Ia menegaskan program penyediaan buku dan alat tulis harus disiapkan secara sistematis. "Ini peristiwa yang membuat bangsa prihatin,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah wajib memiliki peta pendidikan yang akurat dan pendataan kebutuhan riil di wilayah 3T. Habib meminta pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan pendidikan secara umum.

Ia menekankan perlunya penanganan khusus dan bersifat darurat di kawasan 3T. Lebih lanjut, legislator asal Jawa Barat itu memaparkan berbagai persoalan pendidikan di wilayah 3T.

Masalah tersebut mencakup akses geografis yang sulit, kemiskinan struktural, hingga minimnya fasilitas sekolah. Ia juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah di NTT yang rusak berat bahkan ambruk.

Namun, sekolah-sekolah tersebut tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Selain infrastruktur, Habib menilai persoalan tenaga pendidik juga menjadi tantangan serius.

Banyak guru dinilai tidak bertahan lama mengajar di wilayah 3T. "Banyak guru hanya bertahan dua sampai tiga tahun," kata Habib.

Menurutnya, minimnya insentif tambahan membuat guru enggan bertahan lebih lama. Habib menilai kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan anak.

Ketidakstabilan tenaga pendidik dinilai merugikan proses pembelajaran. Ia juga mengingatkan pemerintah agar konsisten menjalankan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan APBD.

Habib menilai tanpa alokasi anggaran yang konsisten, kebijakan pendidikan akan terus bersifat tambal sulam. Kondisi tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di daerah terpencil.