RRI.CO.ID, Jakarta - Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, kembali membuka luka persoalan kemiskinan dan perlindungan anak di Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi peringatan keras agar program negara benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta agar program Sekolah Rakyat dijalankan secara tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan, kebijakan ini harus mampu mencegah terulangnya kasus serupa yang berakar pada tekanan ekonomi dan sosial.

Singgih juga mendesak penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pekerja sosial lainnya. Menurutnya, mereka perlu turun langsung ke lapangan untuk mendeteksi dini kerentanan keluarga, termasuk tekanan psikologis yang dialami anak.

“Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput,” kata Singgih di Jakarta, Rabu 4 Februari 2026. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya siswa kelas IV SD berusia 10 tahun tersebut.

Menurut Singgih, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemiskinan struktural masih menjadi persoalan serius bangsa. Keterbatasan akses pendidikan dan lemahnya perlindungan sosial terhadap anak disebutnya sebagai pekerjaan rumah besar negara.

Ia menegaskan setiap anak Indonesia berhak tumbuh bahagia dan mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak, kata dia, tidak seharusnya memikul beban ekonomi keluarga yang melampaui usia dan kemampuannya.

“Ini bukan hanya tentang alat tulis, tetapi tentang tekanan psikologis dan rasa putus asa,” ujarnya. Singgih menilai tragedi di Ngada mencerminkan adanya lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya melindungi keluarga rentan.

Untuk itu, ia mengingatkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara selektif dan berbasis data kemiskinan yang mutakhir. Program tersebut, menurutnya, tidak boleh sekadar mengejar target fisik, tetapi juga dampak sosial.

Singgih menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah setelah mengalokasikan anggaran Rp24,9 triliun pada 2026. Anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan 200 gedung Sekolah Rakyat beserta biaya operasionalnya.

Ia juga meminta agar program Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri. Menurutnya, program ini harus dikonvergensikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Keluarga penerima manfaat, lanjut Singgih, harus dipetakan secara menyeluruh. Mereka perlu mendapatkan paket bantuan komprehensif yang mencakup kebutuhan dasar, pendidikan, dan pendampingan keluarga.

“Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini,” kata Singgih. Ia mengajak semua pihak menjadikan tragedi ini sebagai titik balik membangun sistem perlindungan anak yang lebih manusiawi, responsif, dan efektif.