RRI.CO.ID, Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana (PRR) terus memperbarui data kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi para penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi di lapangan ditegaskan bukan bentuk ketidakkonsistenan administratif, melainkan langkah untuk memastikan data semakin akurat sehingga seluruh warga yang berhak benar-benar terlayani.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa proses sinkronisasi dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan komitmen No One Left Behind. Salah satu penyebab utama perubahan data adalah kembalinya warga ke desa asal mereka yang pada pendataan awal sempat dinyatakan tidak berpenghuni. Banyak penyintas yang mulai kembali dan berharap pembangunan Huntara dapat dilakukan di tanah kelahiran mereka.

Selain mobilitas warga, Satgas PRR juga menerapkan sistem pendataan yang fleksibel. Usulan baru dari para bupati di wilayah terdampak terus diterima melalui skema By Name By Address (BNBA) yang diperbarui secara dinamis. Pendekatan ini diambil agar pemerintah tidak terhambat oleh kekakuan administrasi yang dapat memperlambat penanganan di lapangan.

Pembangunan Huntara dilaksanakan secara bertahap setelah data tahap awal tervalidasi. Safrizal menegaskan bahwa menunggu pendataan BNBA selesai 100 persen justru akan memperlambat proses rehabilitasi. Karena itu, pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan, sehingga pelayanan tidak terhenti hanya karena kendala teknis.

Sebagai bentuk transparansi, masyarakat juga diberi keleluasaan memilih jenis bantuan yang paling sesuai dengan kondisi mereka—baik pembangunan fisik Huntara maupun bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Pendekatan ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, sehingga para penyintas segera memperoleh tempat tinggal yang layak sambil menantikan pembangunan hunian permanen.