Haji 2026, Ini Hasil Evaluasi Ombudsman

RRI.CO.ID, Jakarta - Ombudsman RI mencatat sejumlah temuan yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Temuan tersebut mencakup proses rekrutmen petugas haji, persoalan jemaah yang gagal berangkat, hingga fasilitas di Asrama Haji Embarkasi Batam.

Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah transparansi rekrutmen petugas haji. Ombudsman menemukan dugaan penundaan berlarut dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Selain itu, Ombudsman juga menerima pengaduan dari masyarakat mengenai jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Menurut Nuzran, persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik.

Temuan lain berkaitan dengan fasilitas di Asrama Haji Embarkasi Batam. Ombudsman menemukan sejumlah toilet dan kamar mandi tidak berfungsi secara optimal sehingga menyebabkan antrean panjang dan mengurangi kenyamanan calon jemaah sebelum keberangkatan.

Nuzran menjelaskan seluruh temuan lapangan beserta hasil analisis dari posko pengaduan masih disusun secara komprehensif. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah sebagai bahan evaluasi guna memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

"Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan. Melainkan bentuk ikhtiar bersama demi perbaikan tata kelola pelayanan publik di masa depan," ujar Nuzran di Jakarta, Rabu 8 Juli 2026.

Meski demikian, secara umum Ombudsman mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Nuzran menilai pelaksanaan haji tahun ini berjalan baik dan menjadi langkah awal perubahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

"Langkah tersebut merupakan salah satu bentuk perubahan tata kelola dalam penyelenggaraan haji," katanya. Ombudsman juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan haji.

Mereka antara lain, Keasistenan Utama VII Ombudsman RI Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hingga seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman RI di 34 provinsi.

Diketahui, penyelenggaraan haji 2026 ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di bawah struktur kelembagaan baru. Ini setelah urusan penyelenggaraan haji dipisahkan dari Kementerian Agama dan ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).