Kemenhaj akan Usul Rombak Tata Kelola Keuangan Haji ke Presiden

RRI.CO.ID, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah akan mengusulkan perombakan tata kelola keuangan haji kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jemaah.

Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana tersebut di Makkah Kamis lalu. "Kita harus berani melakukan perubahan tata kelola keuangan haji agar lebih terbuka," ucapnya, Sabtu, 6 Juni 2026.

Dahnil bersama Menteri Mochamad Irfan Yusuf segera menghadap Presiden selepas operasional haji selesai. Pemerintah berkomitmen menyelamatkan tata kelola perhajian nasional demi kemaslahatan bersama.

Penguatan tata kelola ini memerlukan penyesuaian regulasi yang berlaku saat ini. Aturan baru akan menyelaraskan UU Nomor 34 Tahun 2014 dengan UU Nomor 14 Tahun 2025, langkah strategis tersebut dirancang agar sistem pengelolaan dana haji menjadi lebih modern.

Keuangan haji diposisikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari keuangan negara. Oleh karena itu, tanggung jawab sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah.

Saat ini penyelenggaraan ibadah haji sudah beralih ke Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji bertanggung jawab melalui Menteri Agama.

Hubungan kementerian dengan lembaga pengelola keuangan haji nantinya bersifat hierarkis. Menteri Haji bertindak sebagai pemberi mandat dan pemegang tanggung jawab tertinggi.

Lembaga pengelola keuangan diminta fokus pada investasi dan manajemen portofolio. "Tugasnya adalah mengelola dana secara profesional dengan prinsip kehati-hatian," katanya, menegaskan. (MCH)