RRI.CO.ID, Madinah - Pemerintah memutuskan mengalihkan distribusi daging dam jemaah haji Indonesia ke Palestina. Kebijakan tersebut diambil karena pengiriman daging ke Indonesia masih menghadapi kendala regulasi, terutama terkait aturan karantina hewan yang ketat.

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan hal tersebut di Madinah, Kamis, 4 Juni 2026. Menurutnya, upaya distribusi daging dam ke Indonesia yang pernah dilakukan sebelumnya menemui berbagai hambatan dalam proses karantina.

"Kendala utama ada pada sistem. Terutama segi karantina di Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengawasan karantina yang ketat diperlukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular, termasuk penyakit mulut dan kuku (PMK). Penyakit tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian besar bagi sektor peternakan nasional dan membutuhkan waktu lama untuk ditangani.

"Butuh puluhan tahun untuk membersihkan penyakit itu dari Indonesia. Dapat menimbulkan kerugian besar," katanya.

Karena itu, pemerintah memutuskan menyalurkan daging dam kepada masyarakat Palestina yang membutuhkan. Kebijakan tersebut diharapkan tetap memberikan manfaat sosial sekaligus menjaga keamanan kesehatan hewan di Indonesia.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan jemaah haji Indonesia dalam membayar dam melalui jalur resmi terus menunjukkan peningkatan. Pemerintah menilai kesadaran jemaah terhadap ketentuan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data hingga 2 Juni 2026, jumlah pembayaran dam tercatat mencapai 195.326 jemaah. Sebanyak 135.367 jemaah melakukan pembayaran melalui lembaga resmi Adahi di Arab Saudi, sedangkan 53.506 jemaah membayar melalui mekanisme yang tersedia di Indonesia.

Sementara itu, sebagian jemaah lainnya memilih menunaikan dam dengan berpuasa atau melaksanakan ibadah haji dengan skema Ifrad. Ketertiban dan kepatuhan jemaah tersebut mendapat apresiasi dari otoritas Arab Saudi.

Pemerintah berharap pengelolaan dam yang semakin tertib dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, transparan, dan sesuai ketentuan syariah maupun regulasi yang berlaku.