Timwas Haji DPR RI Fokus Awasi Layanan Jemaah di Makkah-Madinah

RRI.CO.ID, Banten - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap layanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah. Fokus pengawasan meliputi kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, katering, serta kelayakan hotel jemaah.

“Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah. Termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi,” ujar Selly di Cengkareng, Banten, Sabtu, 16 Mei 2026.

Selly mengatakan DPR turut menyoroti kualitas katering bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, menu makanan yang kurang sesuai dengan selera Nusantara mulai dikeluhkan jemaah.

DPR RI menerima laporan adanya hotel yang dinilai tidak layak digunakan pada musim haji mendatang. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat bersama Kementerian Agama.

Selly mengungkap dugaan overkapasitas hotel di wilayah Makkah. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, hotel di sektor 4 dan sektor 9 diduga menempatkan enam tempat tidur pada kamar berkapasitas empat orang.

“Ini menjadi evaluasi kami. Apakah karena kamar tidak cukup atau memang dipaksakan oleh pihak terkait,” kata Selly.

Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) itu menyebut jumlah jemaah haji reguler Indonesia mencapai sekitar 203 ribu orang. Data tersebut digunakan DPR dalam evaluasi kapasitas layanan pemondokan di Makkah.

Selly mengatakan pemerintah telah menyiapkan hotel jemaah di 10 sektor wilayah Makkah. Menurutnya, kapasitas hotel tersebut seharusnya dapat menampung seluruh jemaah tanpa melebihi kapasitas kamar.

DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah dalam mencegah keberangkatan haji ilegal menggunakan visa nonhaji. Selly menilai koordinasi lintas kementerian, imigrasi, dan aparat bandara berjalan cukup efektif.

Selly menerima laporan adanya jemaah yang terpisah dari rombongan kloter di hotel. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyulitkan distribusi makanan bagi jemaah.

“Tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter. Karena itu akan menyulitkan distribusi makanan,” kata Selly.