RRI.CO.ID, Jakarta — Sistem antrean haji dinilai masih menjadi mekanisme paling adil di tengah panjangnya daftar tunggu jamaah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji, Mustolih Siradj.

Menurutnya, sistem antrean saat ini memberikan kepastian giliran secara merata bagi seluruh calon jamaah. Mekanisme tersebut tidak bergantung pada faktor lain seperti kecepatan akses atau prioritas tertentu.

“Dengan cara sekarang, siapa yang mendaftar lebih dulu akan antre. Ini sebetulnya berkeadilan,” ujarnya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Sabtu 11 April 2026.

Ia menjelaskan, persoalan panjangnya waiting list tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi Indonesia sebagai negara pengirim jamaah. Ia menyebut, banyak negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Pakistan juga menghadapi situasi serupa.

Menurutnya, akar masalah terletak pada keterbatasan kapasitas di Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan haji. Pelaksanaan ibadah haji berlangsung terbatas pada waktu dan lokasi tertentu, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Tempat-tempat itu tidak berubah dan tidak bisa diperluas secara signifikan. Ini yang membuat kapasitasnya terbatas," katanya, menjelaskan.

Ia menambahkan, upaya perluasan seperti pembangunan Mina Jadid juga masih menimbulkan perdebatan. Sebagian ulama menilai pelaksanaan haji di area tersebut belum tentu sah karena bukan bagian dari Mina yang asli.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai solusi antrean haji tidak bisa hanya mengandalkan perubahan sistem di dalam negeri. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk koordinasi dengan Arab Saudi sebagai penyelenggara utama ibadah haji.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah Indonesia (Kemenhaj) sedang mengkaji usulan "War Tiket" sebagai cara mengatasi persoalan antrean haji. Mengingat sebelumnya, antrean haji telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, menjelaskan bahwa skema tersebut memungkinkan pemerintah mengumumkan biaya haji. Calon jemaah yang siap secara finansial dan fisik dapat langsung mendaftar dan berangkat pada tahun yang sama.

"Semacam war tiket, apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana, tentu sah-sah saja untuk dipikirkan," katanya.