Poin Utama
- Ketua Komnas Haji Mustolih Siraj menilai sistem war tiket belum ideal dan masih perlu penyempurnaan, terutama dari sisi konsep dan teknis
- Kesiapan sistem IT dan ketimpangan akses internet jadi sorotan, karena berpotensi menghambat masyarakat di daerah dengan jaringan terbatas.
- Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai war tiket bisa memperumit, dan mendorong solusi lain seperti penambahan kuota haji.
RRI.CO.ID, Jakarta - Penerapan sistem war tiket atau disebut pengganti istilah 'siapa cepat dia dapat' untuk keberangkatan haji dipastikan masih sebatas wacana. Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj mengatakan, skema tersebut belum bisa disebut ideal sehingga perlu banyak penyempurnaan.
"Ini sifatnya masih diskursus, masih wacana, ya tentu adanya pro kontra. Ada beberapa pertimbangan hal-hal yang saya kira perlu dirumuskan, yaitu IT," katanya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Sabtu, 11 April 2026.
Salah satu aspek krusial yang disorot adalah kesiapan sistem teknologi informasi (IT). Ia menjelaskan, pola war tiket serupa dengan pembelian tiket konser atau pertandingan olahraga yang mengandalkan kecepatan akses.
Dalam konteks haji, jumlah pendaftar bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang secara bersamaan. Karena itu, ia mempertanyakan apakah sistem IT Kementerian Haji cukup andal menghadapi lonjakan akses tersebut.
"Pengalaman sebelumnya, saat pendaftaran petugas haji dan pelunasan jamaah, sistemnya sempat naik turun. Ini harus jadi catatan," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan infrastruktur internet di Indonesia. Dengan sistem digital berbasis kecepatan, masyarakat di daerah dengan jaringan internet terbatas berpotensi tertinggal.
Di sisi lain, ia memahami bahwa wacana ini muncul sebagai upaya pemerintah mencari solusi atas panjangnya antrean haji. Menurutnya, perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan haji mendorong lahirnya berbagai gagasan baru, termasuk war tiket.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai bahwa program war tiket dinilai memperumit calon jemaah haji. Ia juga sempat mempertanyakan relevansi wacana 'war tiket' dan nasib jutaan jemaah yang tidak mendapatkan tiket.
"Yang 5 juta jemaah ini ke mana kalau war tiket? Tugas pemerintah sebetulnya mengurai antrean itu. Yakinkan pemerintah Saudi tambah kuota, kemudian kerja sama dengan negara-negara sahabat pengirim jemaah haji yang tidak terpakai kuotanya," ucapnya, menjelaskan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....