KBRN, Nunukan: Inflasi merupakan isu ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, kestabilan harga barang, dan kesejahteraan umum. Di tengah dinamika inflasi yang terus berubah, pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya dalam mengendalikan dan menanggulangi dampak inflasi terhadap kehidupan masyarakat.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Rohadiansyah saat menjadi narasumber program acara Mozaik Indonesia (Obrolan Inflasi) mengatakan, Pemkab Nunukan memiliki tugas menjaga kestabilan harga sebagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan beberapa upaya dalam mengendalikan inflasi, seperti:

Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk TPID yang berfungsi memantau dan menganalisis pergerakan harga di pasar serta melakukan tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi. TPID bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

“Di dalam TPID ini ada beberapa dinas yang memang terkait dengan harga, artinya tim ini fungsinya adalah untuk mengkolaborasikan jika ada kenaikan-kenaikan harga,” terang Rohadiansyah, Rabu (5/2/2025).

Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA)

Melalui Dinas Perhgan, Pemkab Nunukan mengalokasikan dana untuk SOA penumpang dan barang ke daerah pedalaman dan perbatasan. Program ini bertujuan menekan biaya transportasi, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Operasi Pasar Murah

Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Pemkab Nunukan secara rutin mengadakan operasi pasar murah. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian, dan Perdagangan. Operasi pasar murah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah, terutama saat terjadi lonjakan harga.

Bantuan kepada Petani dan Nelayan

Sebagai langkah menanggulangi dampak inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, Pemkab Nunukan memberikan bantuan kepada pembudidaya rumput laut dan nelayan. Bantuan bersarana produksi seperti tali bentang, tali cincin, waring, terpal, dan mesin genset. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikananan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Pemkab Nunukan bekerjasama dengan BPS untuk memantau dan menganalisis data inflasi. Kerjasama ini penting untuk mendapatkan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Nunukan berkomitmen terus berperan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan laju inflasi secara efektif. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi secara efektif di tingkat daerah.