UNFPA-BKKBN Atasi Masalah Kependudukan Lewat Data Inklusif

KBRN, Jakarta: Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Population Fund (UNFPA) dan BKKBN akan atasi urgensi data inklusif untuk mengatasi masalah kependudukan. Menurut UNFPA data inklusif menjadi penting untuk para gubernur dalam merencanakan program.

"Data mejadi penting bagi para gubernur maupun BKKBN. Terutama dalam merencanakan program," kata Representatif UNFPA untuk Indonesia Hassan Mohtashami dalam Peringatan Hari Kependudukan Dunia di Serang, Senin (29/7/2024).

Ia menekankan perlunya data inklusif kependudukan yang akurat, solid, dan dapat diandalkan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan kependudukan.

"Bahkan data inklusif merupakan investasi yang baik, laporan kami mengungkapkan investasi sebanyak 1 Dolar AS untuk data. Sama dengan anda akan menghemat sebanyak 34 Dolar AS," kata dia.

"Jadi ini baik, karena tidak hanya menghemat anggaran, namun juga waktu, tenaga, pikiran, dan kepakaran. Gunakan data dengan baik, maka akan ada keuntungan yang sangat signifikan."

Sementara Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto Wardoyo mengatakan hal yang sama. Baginya integrasi data untuk menciptakan data inklusif harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto memaparkan BKKBN memiliki Sistem Informasi Keluarga (Siga). Ini bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan data kependudukan yang inklusif.

"Dari data inilah kita bisa melayani masalah ibu hamil, masalah balita, masalah persalinan. Kemudian juga masalah pelayanan kontrasepsi dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya yang bisa diberikan," ujar dia.

Melalui data inklusif, kata Hasto, bonus demografi di Indonesia bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Karena kebijakan yang diimplementasikan dapat disesuaikan dengam kebutuhan masing-masing daerah dengan masing-masing bonus demografinya," ucap dia.