Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menerima audiensi Kemensos dalam kerangka pencegahan korupsi. "Kami melakukan diskusi terkait dengan program Sekolah Rakyat, khususnya bagaimana ke depannya melakukan mitigasi-mitigasi adanya potensi penyimpangan,” kata Budi.

Sementara Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan pengawasan KPK tidak hanya fokus pada pengadaan barang dan jasa. Tetapi, juga menyeluruh terhadap desain kebijakan Sekolah Rakyat.

“Karena anggarannya besar, rawan korupsi. Tapi KPK masuknya tidak hanya dalam pengadaan, melainkan secara keseluruhan, dari sisi regulasi, tata kelola tender, hingga implementasi,” ujar Aminudin.

Menurut dia, KPK mendukung program Sekolah Rakyat sebagai kebijakan Presiden. Namun, tetap berkepentingan memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan tanpa penyimpangan.

Kajian KPK terhadap program tersebut disebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan temuan akhir. “Pada saatnya lima atau enam bulan nanti temuannya akan disampaikan,” katanya.

Di tengah sorotan publik, Gus Ipul memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial tidak akan melakukan intervensi dalam proses pengadaan. "Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh pengadaan dapat diaudit dan diawasi publik maupun lembaga pemeriksa negara. “Saya sampaikan sejak awal sudah bukan waktunya lagi otak-atik anggaran kementerian. Sudah bukan waktunya lagi korupsi,” ujarnya.

Sorotan terhadap pengadaan sepatu Sekolah Rakyat pun menjadi momentum bagi Kemensos dan KPK untuk memperkuat pengawasan program sosial. Sekaligus memastikan bantuan pendidikan bagi siswa berjalan transparan dan tepat sasaran.