Publik Dianggap Keliru Memahami Angka Rp700 ribu

POLEMIK anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Sorotan muncul setelah beredar informasi harga sepatu siswa mencapai Rp700 ribu per pasang.

Disertai unggahan foto Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membagikan sepatu kepada siswa. Isu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

Menanggapi polemik tersebut, Gus Ipul menegaskan angka Rp700 ribu bukan harga pembelian akhir. Melainkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan.

“Jadi sepatu siswa, pagunya Rp700 ribu, harga realisasinya Rp640 ribu. Selisih berapa itu? Ada Rp60 ribu,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, Selasa 5 Mei 2026.

Menurut dia, proses pengadaan sepatu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dengan penanggung jawab teknis berada di tingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kelompok kerja pengadaan.

“Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja,” ujarnya.

Konsultasi Sekaligus minta Masukan KPK

Gus Ipul menjelaskan, publik keliru memahami angka Rp700 ribu seolah berlaku untuk seluruh sepatu siswa. Padahal, setiap siswa Sekolah Rakyat menerima empat jenis sepatu dengan fungsi dan harga berbeda.

Empat jenis sepatu tersebut terdiri dari sepatu PDL (lapangan), sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. Adapun pagu Rp700 ribu disebut hanya berlaku untuk sepatu jenis tertentu.

“Setiap siswa dapat sepatu olahraga, PDH, PDL, harian. Jadi empat pasang,” katanya.

Tak hanya itu, pengadaan sepatu juga telah termasuk kaus kaki dalam satu paket pengadaan. "Setiap sepatu ini sudah include dengan kaus kakinya,” ujar Gus Ipul.

Kemensos menyebut penetapan pagu dilakukan setelah survei harga dan melalui mekanisme pengadaan yang berlaku. Pemerintah juga mengeklaim adanya efisiensi karena harga realisasi berada di bawah pagu.

KPK: Audiensi Kemensos Dalam Rangka Pencegahan Korupsi

Polemik anggaran pengadaan tersebut membuat Kemensos mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 8 Mei2026. Gus Ipul hadir bersama Wamensos Agus Jabo, Sekretaris Jenderal, para direktur jenderal, hingga pejabat eselon II yang terkait dengan PBJ.

Pertemuan itu dilakukan untuk berkonsultasi sekaligus meminta masukan terkait pelaksanaan pengadaan Sekolah Rakyat tahun 2026. "Kami melakukan konsultasi, audiensi, sekaligus memberikan informasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujar Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK.

Ia mengakui KPK memberikan sejumlah catatan dan evaluasi terkait tata kelola pengadaan di Kemensos. "Kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami,” katanya.

Menurut Gus Ipul, evaluasi tersebut penting karena anggaran program sosial diperkirakan akan terus meningkat. Sementara sumber daya manusia untuk pengadaan dinilai masih terbatas.

“Kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menerima audiensi Kemensos dalam kerangka pencegahan korupsi. "Kami melakukan diskusi terkait dengan program Sekolah Rakyat, khususnya bagaimana ke depannya melakukan mitigasi-mitigasi adanya potensi penyimpangan,” kata Budi.

Sementara Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan pengawasan KPK tidak hanya fokus pada pengadaan barang dan jasa. Tetapi, juga menyeluruh terhadap desain kebijakan Sekolah Rakyat.

“Karena anggarannya besar, rawan korupsi. Tapi KPK masuknya tidak hanya dalam pengadaan, melainkan secara keseluruhan, dari sisi regulasi, tata kelola tender, hingga implementasi,” ujar Aminudin.

Menurut dia, KPK mendukung program Sekolah Rakyat sebagai kebijakan Presiden. Namun, tetap berkepentingan memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan tanpa penyimpangan.

Kajian KPK terhadap program tersebut disebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan temuan akhir. “Pada saatnya lima atau enam bulan nanti temuannya akan disampaikan,” katanya.

Di tengah sorotan publik, Gus Ipul memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial tidak akan melakukan intervensi dalam proses pengadaan. "Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh pengadaan dapat diaudit dan diawasi publik maupun lembaga pemeriksa negara. “Saya sampaikan sejak awal sudah bukan waktunya lagi otak-atik anggaran kementerian. Sudah bukan waktunya lagi korupsi,” ujarnya.

Sorotan terhadap pengadaan sepatu Sekolah Rakyat pun menjadi momentum bagi Kemensos dan KPK untuk memperkuat pengawasan program sosial. Sekaligus memastikan bantuan pendidikan bagi siswa berjalan transparan dan tepat sasaran.