Insiden di Lebanon Selatan, Tragedi Menimpa Prajurit TNI Penjaga Perdamaian
- 05 Apr 2026 13:39 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Tiga prajurit TNI gugur dalam dua insiden berbeda di Lebanon selatan dalam waktu kurang dari 24 jam, saat menjalankan tugas pengawalan dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di tengah eskalasi konflik Israel–Hizbullah.
- Meningkatnya intensitas konflik membuat wilayah operasi UNIFIL menjadi zona berbahaya, dengan serangan proyektil dan ledakan darat yang turut mengancam pasukan penjaga perdamaian yang tidak memiliki mandat tempur.
- Indonesia mendesak PBB menjamin keselamatan pasukan dan mengevaluasi prosedur keamanan, disertai kecaman keras dari Prabowo Subianto serta instruksi Panglima TNI untuk memperketat perlindungan prajurit di lapangan.
Pemerintah Indonesia menuntut jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh prajurit penjaga perdamaian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menyusul peristiwa serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI di Lebanon.
"Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. They are peace keeping, not peace making," ucap Menteri Luar Negeri Sugiono di Tangerang, Sabtu 4 April 2026.
Ia menekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara misi penjaga perdamaian atau peacekeeping dan misi pencipta perdamaian alias peacemaking. Menurutnya, serangan terhadap pasukan PBB adalah pelanggaran serius karena mereka bukan merupakan pihak yang terlibat dalam pertempuran.
Secara teknis dan mandat, para prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan upaya membuat perdamaian. Seluruh perlengkapan dan pelatihan yang diberikan kepada mereka difokuskan pada upaya menjaga situasi damai yang sudah ada.
"Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making. Ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian," jelas dia.
Pemerintah Indonesia menilai situasi di Lebanon saat ini tidak seharusnya membahayakan keselamatan personel PBB. Sebab itu, jaminan keamanan fisik bagi prajurit menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.
|
Selanjutnya,
Desak Evaluasi Prosedur
|
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....