Simak 6 Poin Pernyataan Jampidsus Kejagung soal Pengusutan Korupsi oleh Polri

RRI.CO.ID, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyampaikan enam poin pernyataan terkait pengusutan korupsi oleh Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, menyusul berkembangnya berbagai informasi mengenai proses penegakan hukum.

Febrie Adriansyah mengatakan banyak pemberitaan mengaitkan proses hukum dengan Kejaksaan dan sejumlah pejabatnya. Karena itu, Kejaksaan memandang perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Berikut enam poin pernyataan Jampidsus Kejaksaan Agung terkait pengusutan perkara dugaan korupsi oleh Polri.

1. Seluruh Tugas Penegakan Hukum Tetap Berjalan Normal

Febrie memastikan seluruh kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi barang bukti tetap berjalan normal. Seluruh personel di Gedung Bundar tetap menjalankan tugas sesuai standar operasional yang berlaku.

Menurutnya, kualitas penanganan perkara terus dijaga agar pembuktian memenuhi aspek materiil dan formil. Seluruh hasil penanganan nantinya akan diuji secara terbuka melalui proses persidangan.

Selain itu, Jampidsus sedang menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Penanganan tersebut juga mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Perkara yang ditangani meliputi tata kelola pertambangan, transfer pricing, dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, perkara tersebut membutuhkan energi besar dari seluruh penyidik.

2. Berkomitmen Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Febrie menegaskan pemberantasan korupsi menjadi bagian komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Langkah tersebut juga diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi institusinya. Kepercayaan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan efektif, independen, dan berkesinambungan.

3. Menghormati Seluruh Proses Penegakan Hukum

Jampidsus menegaskan Kejaksaan menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum lainnya. Penghormatan diberikan sepanjang proses berjalan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menurutnya, sinergi antarlembaga tetap diperlukan dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional. Seluruh aparat penegak hukum memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Masyarakat Diminta Bijak Menyikapi Informasi

Febrie memahami setiap dinamika penegakan hukum selalu menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, publik diminta menyikapi setiap informasi secara bijaksana dan berdasarkan fakta utuh.

Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi yang beredar. Pemahaman yang benar dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses hukum.

5. Satgas PKH Terus Optimalkan Penerimaan Negara

Selain penindakan pidana, Kejaksaan juga menjalankan tugas melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Satgas tersebut mengoptimalkan penerimaan negara melalui pembayaran denda administrasi.

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban administrasi akan ditindak menggunakan instrumen pidana. Langkah tersebut dilakukan agar kewajiban kepada negara dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Menurut Febrie, penerimaan negara tersebut diharapkan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diarahkan untuk mendukung kepentingan publik.

6. Dukung Program Prioritas Nasional

Kejaksaan memastikan tetap mendukung berbagai program strategis yang menjadi prioritas pemerintah. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Febrie menegaskan Kejaksaan akan menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Seluruh program diharapkan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga iklim penegakan hukum yang sehat. Menurutnya, setiap proses hukum perlu diberikan ruang berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.