RRI.CO.ID, Jakarta – Founder dan Owner Bandar Laut Dunia Grup (Balad Grup), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyerukan Tritura Nelayan. Yaitu, mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk satgas khusus pemberantasan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL).

Menurut Gus Lilur, penyelundupan BBL bukan sekadar pelanggaran hukum. Tetapi, telah menjadi kejahatan ekonomi lintas negara yang merugikan nelayan Indonesia dan menguntungkan industri luar negeri.

“Kami menyerukan Tritura Nelayan Republik Indonesia. Ini tuntutan nelayan kepada Presiden Prabowo agar negara hadir secara tegas, memberantas penyelundupan BBL," kata Gus Lilur dalam keterangannya, Minggu 10 Mei 2026.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan penghentian budidaya BBL di luar negeri sejak Agustus 2025. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Gus Lilur, kebijakan tersebut diperkuat dengan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang mengarahkan tata kelola lobster untuk kepentingan budidaya di dalam negeri.

Ia menegaskan BBL harus dibudidayakan di Indonesia agar nilai tambah ekonominya dapat dinikmati masyarakat pesisir. “BBL itu berasal dari laut Indonesia, maka budidayanya harus di Indonesia,” ujarnya.

Namun demikian, ia menilai penghentian budidaya di luar negeri tidak akan efektif apabila praktik penyelundupan masih terus terjadi. Gus Lilur mengungkapkan, jaringan penyelundupan BBL menggunakan jalur laut dan udara.

Jalur laut dilakukan melalui Malaysia sebelum diteruskan ke Singapura, sedangkan jalur udara langsung menuju Singapura. Setelah tiba, BBL menjalani aklimatisasi di kawasan Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang sebelum diterbangkan ke Kamboja.

Menurut dia, Kamboja menjadi titik penting karena digunakan untuk penerbitan dokumen Certificate of Origin (COO). Serta, Certificate of Health (COH) sebelum BBL masuk ke Vietnam.

Ia menilai praktik tersebut menunjukkan penyelundupan BBL sudah menjadi bagian dari rantai pasok industri lobster global. Indonesia disebut hanya menjadi pemasok benih, sementara negara lain menikmati keuntungan ekonomi besar.

Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Penyelundupan BBL. Satgas itu bisa melibatkan KKP, Polri, TNI AL, Bea Cukai, otoritas pelabuhan dan bandara, hingga unsur intelijen negara.

“Penyelundupan BBL ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja. Jalurnya lintas negara, aktornya terorganisir, dan nilainya sangat besar,” ujarnya.

Dalam Tritura Nelayan Republik Indonesia, Gus Lilur menyampaikan tiga tuntutan kepada Presiden Prabowo. Satu, memberantas penyelundupan BBL, memfasilitasi budidaya lobster di dalam negeri.

Terkahir, memerintahkan seluruh jajaran KKP mengembangkan budidaya lobster oleh nelayan Indonesia. "Bentuk satgas, berantas penyelundupan, fasilitasi nelayan, dan jadikan Indonesia sebagai pusat budidaya lobster dunia,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo tengah menyiapkan Perpres untuk menghentikan maraknya perdagangan ilegal benih bening lobster (BBL) yang merugikan Indonesia. Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap, perpres tersebut merupakan usulan kementerian yang dia pimpin.

Sebab ekspor ilegal benih bening lobster makin marak padahal sudah ada kerja sama dengan otoritas Vietnam. "Indonesia sempat melakukan negosiasi dengan pemerintah Vietnam melalui diplomasi, termasuk pertemuan dengan kementerian pertanian dan pengembangan pedesaan Vietnam," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Senayan, Rabu 3 September 2025.

Karena situasi tersebut, sambung Trenggono, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup jalur ekspor benih lobster ilegal. "Saya lapor ke Presiden, kami mohon dibuatkan perpres, beliau setuju," ujarnya.

Trenggono mengatakan, kementerian KP juga telah berkoordinasi dengan TNI AL, kepolisian, hingga mitra internasional untuk menekan jalur penyelundupan. Meski begitu, pihak Vietnam masih meloloskan ekspor ilegal, sehingga langkah tegas dari Indonesia menjadi penting.