Komisi 2 DPRD Nias Selatan Raker Bahas Peningkatan Layanan Kesehatan

RRI.CO.ID,Nias Selatan – Komisi 2 DPRD Kabupaten Nias Selatan yang membidangi kesehatan menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Kesehatan, RSUD Nias Selatan, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Nias Selatan, serta OPD terkait, bertempat di Gedung DPRD Nias Selatan, Jumat 11 September 2026.

Rapat membahas penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas menyongsong pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat yang digelar di DPRD Nias Selatan itu dipimpin Ketua Komisi 2 Kristian Laia, S.Kep.Ns dan dihadiri Ketua DPRD Elisati Halawa, ST, Wakil Ketua I Wirahati Loi, SH, serta anggota Komisi 2 lainnya. Hadir juga Plt. Kadinkes Genius Tafonao, Direktur RSUD dr. Sumardiany Y. Fau, Asisten Pemerintahan dan Kesra, BPKPD, Bapperida, dan Pj. Sekda Amsarno S. Sarumaha.

Plt. Kadinkes Genius Tafonao mengakui masih banyak persoalan kesehatan di Nias Selatan karena luasnya wilayah. Ia menyebut saat ini pihaknya sedang membenahi satu per satu, mulai dari pengadaan alat kesehatan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Pengadaan dan pendistribusian obat ke Fasyankes juga akan diperbaiki agar lebih efektif, efisien, dan tidak kadaluarsa.

Direktur RSUD Nias Selatan dr. Sumardiany Y. Fau menyampaikan sejumlah kekurangan di RSUD yang telah diusulkan untuk dianggarkan pada APBD 2027. Saat ini RSUD juga tengah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis.

Ia menambahkan, RSUD Nias Selatan sedang dipersiapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini sudah disiapkan 10 Ranperkada agar RSUD dapat bekerja sama dengan BPJS sesuai ketentuan.

Sementara para Kepala Puskesmas menyampaikan kondisi di lapangan. Beberapa poin yang disoroti antara lain: jaringan internet, ruang pemeriksaan yang belum memadai, kebutuhan genset karena sering padam listrik, kekurangan tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan selain perawat dan bidan, serta penggunaan anggaran BOK.

Ketua DPRD Nias Selatan Elisati Halawa menegaskan RSUD Nias Selatan seharusnya sudah mampu beroperasi melayani pasien. Ia menyoroti keterlambatan pengurusan sertifikat tanah yang menghambat keluarnya izin operasional dari pemerintah provinsi/pusat.

Pj. Sekda Amsarno S. Sarumaha mengusulkan peningkatan status dan fasilitas Puskesmas Pulau-Pulau Batu. Dengan begitu, pasien dari 7 Puskesmas di wilayah Kepulauan Batu bisa ditangani langsung di sana tanpa harus dirujuk ke Telukdalam atau Gunungsitoli.

"Hal ini penting mengingat akses laut yang berisiko bagi keselamatan pasien" ujar, Putu.Sekda.

Ketua Komisi 2 Kristian Laia menutup rapat dengan menyatakan seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui raker lanjutan di OPD teknis dan DPRD. Poin-poin penting terkait peningkatan pelayanan, alat kesehatan, dan SDM dokter spesialis akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD untuk ditampung di APBD 2027.

Tujuannya, agar masyarakat Nias Selatan tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan.