Wali Kota Gunungsitoli Dorong Transformasi Posyandu Perkuat Pelayanan Dasar

RRI.CO.ID, Gunungsitoli — Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Pembina Posyandu Kota Gunungsitoli Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Senin 10 Agustus 2026.

Rakerda tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan dan peran Posyandu sebagai salah satu ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan transformasi Posyandu, keberadaannya kini tidak lagi dipandang sebatas tempat pelayanan kesehatan, tetapi berkembang menjadi wadah integrasi berbagai program pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika Perdana Laoly, S.STP., M.Si., CGCAE., Ketua TP Posyandu Kota Gunungsitoli, Ny. Veny Sowa’a Laoli, jajaran perangkat daerah pengampu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), para camat, lurah dan kepala desa, tenaga kesehatan, serta pengurus TP Posyandu.

Posyandu Didorong Jadi Wadah Integrasi 6 SPM

Dalam arahannya, Wali Kota Gunungsitoli menegaskan bahwa transformasi Posyandu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar yang dekat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Posyandu memiliki posisi yang sangat penting karena berada di tengah masyarakat dan memiliki jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk mengintegrasikan berbagai program pemerintah secara lebih efektif.

“Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menjadi wadah integrasi berbagai program dalam mendukung pemenuhan 6 Standar Pelayanan Minimal,” ujar Wali Kota dalam arahannya.

Enam bidang pelayanan dasar tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih terpadu, Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah pengampu SPM memperkuat koordinasi dan mengintegrasikan program melalui Posyandu.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan demikian, Posyandu diharapkan mampu menjadi pintu masuk pelayanan dasar yang lebih terpadu, tepat sasaran, responsif, dan menjangkau masyarakat hingga pelosok desa dan kelurahan.

Penguatan Kelembagaan dan Peran Kader

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Gunungsitoli, Ny. Veny Sowa’a Laoli, menekankan pentingnya menempatkan Posyandu sebagai wadah integrasi program pemerintah, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Ia juga mendorong percepatan pembentukan serta pembaruan kepengurusan Posyandu secara berjenjang hingga tingkat desa dan kelurahan. Penguatan kelembagaan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat memiliki dasar organisasi yang jelas serta dapat berjalan secara optimal.

Selain kelembagaan, peningkatan kapasitas kader juga menjadi bagian penting dalam transformasi Posyandu. Kader merupakan ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, mengidentifikasi kebutuhan, serta membantu memastikan berbagai program pelayanan dasar dapat diterima masyarakat.

Rangkaian kegiatan Rakerda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan rompi kepada kader Posyandu, pemaparan materi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Gunungsitoli, Mario Otomosi Zebua, S.H., M.Si., serta diskusi lintas sektor.

Melalui Rakerda ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi Posyandu.

Penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, integrasi program, serta peningkatan kapasitas kader diharapkan mampu menjadikan Posyandu semakin kuat sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat.

Pada akhirnya, transformasi Posyandu bukan sekadar perubahan fungsi kelembagaan, tetapi merupakan upaya menghadirkan pelayanan pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat, terintegrasi, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Gunungsitoli.