RRI.CO.ID, Gorontalo - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo menyoroti antrean BBM subsidi yang kerap terjadi di hampir 29 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Gorontalo.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin B. Putra, bersama tim ke Depot Pertamina yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga, Rabu 16 September 2026.
Dalam kunjungan tersebut, tim Ombudsman diterima Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga, Satria Saputra Harahap, bersama salah seorang stafnya, Zein.
Muslimin mengatakan, kunjungan koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi dan penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pelayanan dan penyaluran BBM di Provinsi Gorontalo.
Pembahasan meliputi kondisi stok BBM, antrean di SPBU, perubahan pola konsumsi masyarakat, penggunaan barcode, penyaluran BBM bersubsidi, kuota SPBU, hingga potensi pelangsiran atau penjualan kembali BBM bersubsidi.
Pertamina menjelaskan bahwa secara umum kondisi stok BBM di Integrated Terminal atau Depot Pertamina Gorontalo berada dalam kondisi aman. Untuk Pertalite, stok saat pembahasan berada di kisaran 3.362 kiloliter dengan coverage day sekitar 2,8 hari.
Pertamina juga menyampaikan rencana pasokan sekitar 4.000 kiloliter yang diperkirakan tiba pada 17 September 2026. Tambahan pasokan tersebut diperkirakan meningkatkan ketahanan stok hingga sekitar delapan hari, dengan tetap memperhatikan pola penyaluran dan kebutuhan masing-masing SPBU.
Muslimin menjelaskan, perubahan pola konsumsi masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang dibahas, terutama peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat perbedaan harga BBM nonsubsidi dan bersubsidi.
Peningkatan jumlah konsumen Pertalite berdampak terhadap volume permintaan dan penyaluran. Namun, menurut Muslimin, masih diperlukan data yang lebih terukur untuk mengetahui seberapa besar perpindahan konsumen tersebut berkontribusi terhadap peningkatan antrean.
Selain itu, Ombudsman dan Pertamina membahas fenomena panic buying yang muncul akibat informasi mengenai kemungkinan kelangkaan atau keterbatasan BBM.
Informasi yang beredar melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut dapat mendorong masyarakat membeli BBM lebih banyak atau datang lebih awal ke SPBU, sehingga berpotensi memperpanjang antrean meskipun stok secara keseluruhan masih tersedia.
Pertamina disebut telah melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai kondisi stok dan distribusi BBM sebagai salah satu langkah untuk meredam kekhawatiran yang berkembang.
Pertemuan juga membahas pembelian BBM dalam jumlah tertentu yang berpotensi dijual kembali di luar saluran resmi. Ombudsman dan Pertamina menilai persoalan tersebut membutuhkan pengawasan yang tidak hanya dilakukan pada tingkat operator SPBU, tetapi juga terhadap rantai penyaluran secara lebih luas.
Ombudsman dan Pertamina turut membahas perlunya koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....