RRI.CO.ID, Gorontalo - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Gorontalo resmi dimulai pada Senin 15 Juni 2026. Seiring dimulainya pendataan usaha masyarakat, warga diimbau untuk memastikan identitas petugas sebelum memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sensus. Imbauan tersebut disampaikan mengingat petugas sensus akan mendatangi pelaku usaha secara langsung untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Gorontalo.

Masyarakat diminta tetap waspada dan tidak sembarangan memberikan data kepada pihak yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan seluruh petugas sensus telah dibekali atribut resmi yang memudahkan masyarakat dalam mengenali mereka saat bertugas di lapangan.

"Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang turun ke lapangan dilengkapi dengan atribut resmi dan identitas yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan," ucap Agus Sudibyo.

Menurutnya, masyarakat berhak meminta petugas menunjukkan kartu identitas sebelum proses pendataan dilakukan. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa petugas yang datang benar-benar merupakan petugas resmi dari BPS.

Selain kartu identitas, petugas juga mengenakan atribut khusus yang telah disiapkan selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Atribut tersebut menjadi pembeda dengan pihak lain yang tidak memiliki kewenangan melakukan pendataan.

Agus menegaskan masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan verifikasi apabila menemukan hal yang mencurigakan saat proses pendataan berlangsung. Kehati-hatian masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan data.

"Masyarakat jangan sembarangan menyampaikan data-data penting sebelum mengetahui dan memastikan bahwa yang datang adalah petugas resmi Sensus Ekonomi 2026," kata Agus.

Ia menambahkan, petugas yang bertugas telah melalui proses pelatihan dan mendapatkan penugasan resmi dari BPS untuk melaksanakan pendataan usaha di lapangan.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.