Wali Kota Gorontalo Minta LPM Aktif Kawal Pembangunan dan Dana Kelurahan

RRI.CO.ID, Kota Gorontalo - Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan pentingnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam mengawal pelaksanaan pembangunan hingga tingkat kelurahan.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama pengurus LPM dari sejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Gorontalo, Rabu 3 Juni 2026, di Bandhayo Lo Yiladia (BLY).

Dalam arahannya, Adhan meminta agar dana kelurahan dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan dan perbaikan saluran lingkungan serta infrastruktur dasar yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah.

Menurutnya, penggunaan dana kelurahan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk menciptakan peluang kerja bagi warga setempat.

“Yang bekerja harus warga lokal. Artinya, kalau proyek itu berada di Kelurahan A, maka pekerjanya juga harus warga dari kelurahan tersebut,” tegas Adhan.

Ia menilai pelibatan masyarakat lokal dalam setiap kegiatan pembangunan merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi warga di tingkat kelurahan.

Adhan menjelaskan, alokasi dana kelurahan yang mencapai sekitar Rp200 juta per kelurahan harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Sebanyak 70 persen diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, sementara 30 persen lainnya digunakan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Selain mengawasi pemanfaatan dana kelurahan, LPM juga diminta terlibat dalam setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

“Setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan lurah maupun camat harus dikoordinasikan dengan LPM. Jangan berjalan sendiri-sendiri. LPM harus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Adhan juga mengungkapkan rencana pengukuhan pengurus LPM secara serentak mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Pengukuhan itu direncanakan berlangsung di Stadion Merdeka Kota Gorontalo.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan warga.