RRI.CO.ID, Gorontalo - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Sopir Truk Kontainer serta Masyarakat Peduli Negeri Gorontalo di kawasan Simpang Lima, perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Senin 25 Mei 2026, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Massa aksi memprotes sulitnya memperoleh BBM jenis solar subsidi yang dinilai semakin membebani sopir mobil Truk Kontainer dan pelaku transportasi logistik.

Kelangkaan solar tersebut disebut berdampak langsung terhadap aktivitas distribusi barang dan operasional kendaraan angkutan di Gorontalo. Para sopir mengaku harus mengantre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi.

Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan tingginya konsumsi BBM subsidi menjadi salah satu faktor utama meningkatnya tekanan distribusi solar di daerah.

Menurut Wardoyo, realisasi penyaluran solar subsidi di sejumlah kabupaten dan kota di Gorontalo hingga akhir Mei 2026 telah melampaui 55 persen dari total kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap solar subsidi, terutama dari sektor transportasi, logistik, pertanian, dan perikanan yang terus mengalami peningkatan aktivitas.

Selain tingginya konsumsi, aktivitas pelangsir BBM subsidi juga disebut ikut mempengaruhi distribusi solar di lapangan dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

“Penyaluran BBM subsidi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Karena itu, diperlukan pengendalian distribusi agar stok tetap tersedia hingga akhir tahun,” ucap Wardoyo Pongoliu.

Untuk menjaga ketersediaan stok solar bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas ESDM telah berkoordinasi dengan Pertamina dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.

Pertamina kini melakukan pemantauan stok dan penyaluran harian melalui sistem digitalisasi SPBU guna memastikan distribusi solar tetap berjalan dan stok di lapangan tetap aman.

Selain itu, pengawasan terhadap transaksi anomali juga diperketat, termasuk monitoring penggunaan QR Code untuk mencegah pengisian berulang serta penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam menjaga kelancaran distribusi solar subsidi, Pertamina juga bersinergi dengan aparat penegak hukum guna memastikan proses penyaluran berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.