RRI.CO.ID, Gorontalo – Bid Humas Polda Gorontalo resmi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Kehumasan Tahun Anggaran 2026 di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo.

Kegiatan berskala Polda ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi serta meningkatkan kapasitas personel dalam menghadapi dinamika informasi di era digital. Acara dibuka secara resmi dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) satuan kerja Mapolda Gorontalo.

Hadir pula para Kepala Seksi Humas beserta jajaran PPID dari seluruh Polres dan Polresta di wilayah hukum Polda Gorontalo. Rakernis kali ini mengangkat tema mengenai penguatan literasi digital serta kepatuhan hukum di ruang siber sebagai respons terhadap perkembangan hukum pidana dan teknologi informasi.

Hadir sebagai pemateri utama, Panit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Gorontalo Ipda Uco Harun didampingi Banit Bagwassidik Brigpol Herol Hansen Samin, S.Si., S.Pd., M.H.

Dalam paparannya, Ipda Uco membahas teknik mitigasi risiko digital serta implementasi penegakan hukum siber terkini, dengan fokus pada dua regulasi utama, yakni Undang-Undang RI Tahun 2024 tentang ITE serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ia menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap aturan terkait penyebaran informasi, batasan konten, hingga sanksi hukum terhadap hoaks dan pencemaran nama baik di ruang digital.

Dalam sesi diskusi, Ipda Uco menekankan bahwa personel Polri harus menjadi role model dalam etika bermedia sosial. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memproduksi dan menyebarkan informasi kepada publik.

Melalui Rakernis ini, Polda Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kemampuan PPID dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan menyejukkan.

Dengan penguatan tersebut, diharapkan ruang digital di wilayah Gorontalo tetap sehat, produktif, serta mendukung terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif dan berkelanjutan.