Ombudsman Gorontalo Tindaklanjuti Aduan BBM Subsidi di Boalemo

RRI.CO.ID, Gorontalo — Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjangkau masyarakat yang berhak.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Muslimin, menyampaikan bahwa tim telah melakukan investigasi lapangan pada 24 Februari 2026 dengan metode mystery shopping di dua SPBU di Kabupaten Boalemo. Dari hasil pengamatan, ditemukan adanya potensi pengisian BBM yang belum sepenuhnya sesuai prosedur di sejumlah titik.

“Tim Riksa melihat adanya indikasi pengisian BBM yang berpotensi tidak sesuai mekanisme. Di salah satu SPBU, bahkan ditemukan antrean jerigen yang diangkut kendaraan roda tiga,” ujarnya.

Selain itu, pengamatan di SPBU Mananggu pada malam hari menunjukkan adanya pengisian BBM berulang oleh kendaraan tertentu. Namun demikian, sebagian pengisian BBM menggunakan jerigen diketahui telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari instansi terkait, seperti dinas perikanan dan pertanian setempat.

Pihak pengawas SPBU juga telah memberikan penjelasan bahwa mekanisme pengisian BBM bersubsidi dengan jerigen dilakukan berdasarkan rekomendasi resmi, dengan jumlah yang telah diatur dan dicatat secara administratif.

Muslimin menegaskan, laporan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak. Upaya pembenahan dilakukan guna mencegah potensi kelangkaan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah tersebut.

“Langkah penanganan sudah berjalan, termasuk pengawasan lebih ketat serta tindak lanjut oleh pihak terkait,” jelasnya.

Ombudsman juga telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk mendorong pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan distribusi BBM subsidi.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan pengelolaan dan distribusi BBM bersubsidi dapat semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.