RRI.CO.ID, Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Gorontalo. Dokumen LKPJ tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sofyan Puhi kepada Ketua DPRD Zulfikar Usira, pada rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin 6 April 2026.

Bupati Sofyan Puhi dalam pemaparannya mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 sejumlah indikator makro daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo tercatat mencapai 5,35 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,54.

“Secara umum capaian pembangunan menunjukkan tren positif, baik dari sisi ekonomi, kualitas manusia, maupun pengendalian inflasi,” ujar Sofyan.

Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 14,89 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,26 persen, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 67,61 persen. Dari sisi stabilitas ekonomi, inflasi daerah tercatat sebesar 2,54 persen. Adapun indeks gini berada di angka 0,364 yang menunjukkan tingkat ketimpangan masih dalam kategori moderat.

Pada sektor keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah mencapai 99,60 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 91,76 persen. Meski demikian, Bupati Sofyan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal serta penyesuaian kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

“Kita dihadapkan pada ruang fiskal yang terbatas, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, ke depan pemerintah daerah akan lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan agar mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga berhasil meraih sejumlah prestasi, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta berbagai penghargaan di sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah.