RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Kota Gorontalo melalui Kepala Dinas PUPR, Meidy N. Silangen, memaparkan arah pembangunan infrastruktur tahun 2026 dalam kegiatan silaturahmi bersama masyarakat pada rangkaian HUT ke-298 Kota Gorontalo di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat.

Dalam penyampaiannya, Meidy menegaskan bahwa sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Bapak Wali Kota sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan banjir, persampahan, dan peningkatan kualitas jalan,” ungkapnya.

Salah satu fokus utama adalah penanganan banjir di wilayah Tenilo yang kerap terdampak setiap tahun. Saat ini, pemerintah masih berada pada tahap perencanaan, termasuk penyusunan dokumen teknis dan rencana pembebasan lahan.

“Untuk Tenilo, saat ini kita siapkan tahapan pembebasan lahan dan perencanaan. Insya Allah pembangunan fisiknya akan dilaksanakan pada tahun 2027,” jelas Meidy.

Selain itu, pemeliharaan infrastruktur rutin terus dilakukan di sejumlah titik, seperti kawasan Buliide. Pemerintah juga mendorong peningkatan sanitasi melalui pembangunan jamban keluarga serta rencana pembangunan tangki septik di wilayah Buladu.

Di sektor jalan, rekonstruksi Jalan Sawit II di depan kantor KPU telah berjalan. Selanjutnya, pemerintah merencanakan pembangunan akses jalan di wilayah Lekobalo, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Jalan Pangi dan Jalan Loji yang menjadi akses menuju Pasar Potanga.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari rencana penataan kawasan, termasuk kemungkinan relokasi aktivitas pasar guna mengurangi kepadatan dan hambatan lalu lintas.

Meidy menambahkan, dukungan pemerintah pusat turut memperkuat pembangunan di Kecamatan Kota Barat, di antaranya penataan kawasan kumuh di Kelurahan Lekobalo, pemasangan jaringan listrik di Piloloda’a, serta penambahan armada kebersihan di tiap kelurahan.

Memasuki tahun 2026, program pengendalian banjir kembali menjadi perhatian, khususnya di aliran Sungai Topodu yang akan masuk tahap pembebasan lahan. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kelurahan Libuo.

“Upaya ini dilakukan secara bertahap, baik melalui APBD maupun dukungan pemerintah pusat, agar kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi secara berkelanjutan,” tambahnya.

Di sektor perumahan, Kota Gorontalo juga akan menerima alokasi sekitar 600 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperuntukkan bagi masyarakat.