Pansus LKPJ DPRD Gorontalo Soroti Stunting, Pendidikan hingga PAD

RRI.CO.ID, Gorontalo – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa 31 Maret 2026, di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo.

Rapat tersebut membahas secara mendalam capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, sekaligus menghimpun masukan dan catatan strategis dari anggota dewan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti sejumlah sektor krusial, salah satunya persoalan stunting yang dinilai masih menjadi tantangan serius.

Ia mempertanyakan tren penurunan angka stunting di Gorontalo serta kemungkinan pencapaian nol stunting pada tahun 2026.

Selain itu, Ridwan juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya keterkaitan antara lulusan SMA/SMK dengan dunia kerja. Ia meminta adanya data konkret terkait tingkat serapan tenaga kerja, serta menilai perlunya evaluasi dampak digitalisasi terhadap mutu pendidikan.

Di sektor pertanian, Ridwan menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas bantuan dan subsidi pemerintah agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani.

Anggota Pansus lainnya, Mey Camaru, menekankan pentingnya hasil evaluasi LKPJ sebagai dasar perencanaan anggaran tahun 2027, khususnya pada program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia juga mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Sementara itu, Fadli Hasan, menyoroti sektor pertanian dan kesehatan. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait penyerapan gabah oleh Bulog yang berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), namun menilai kebijakan serupa belum dirasakan pada komoditas jagung.

Di sektor kesehatan, ia menilai masih terbatasnya tenaga dokter spesialis, sehingga diperlukan kebijakan strategis, termasuk penguatan program beasiswa daerah dengan skema ikatan dinas.

Anggota Pansus lainnya, Syarifudin Bano, menyoroti daya saing produk pertanian lokal yang dinilai masih kalah dibandingkan produk dari luar daerah. Ia mendorong peningkatan kualitas produksi serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

Hal senada juga disampaikan Limonu Hippy yang menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai evaluasi kinerja OPD tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran, tetapi juga kemampuan meningkatkan pendapatan daerah.

Menurutnya, pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara potensi pendapatan dan realisasi yang masuk ke kas daerah.

Rapat kerja Pansus LKPJ ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan.