RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan percepatan implementasi Program Gorontalo Satu Data (GDS) sebagai langkah strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang valid, akurat, dan terintegrasi lintas sektor, Rabu 28 Januari 2026. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menilai selama ini perencanaan pembangunan masih menghadapi tantangan akibat data yang tersebar, tidak seragam, dan sulit dipadukan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga GDS harus menjadi fondasi tata kelola pembangunan modern.

“Semakin lengkap dan beragam varian data yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas perencanaan pembangunan yang bisa disusun,” ucap Umar Karim.

Ia menambahkan Gorontalo Satu Data harus menjadi instrumen utama dalam mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.

“Gorontalo Satu Data ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal perubahan cara kerja birokrasi agar setiap kebijakan berbasis fakta dan angka,” kata Umar Karim.

Dalam pengembangannya, program tersebut mendapat pendampingan melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, namun keterlibatan pihak asing hanya pada aspek fasilitasi dan penguatan tata kelola, tanpa penguasaan data primer.

“Pemerintah Australia hanya memfasilitasi proses dan penguatan sistem, seluruh data dan tenaga ahli tetap berasal dari sumber daya dalam negeri,” tambahnya.

Komisi I DPRD menegaskan tidak ada risiko terhadap kedaulatan data daerah dalam pelaksanaan program ini, karena pengelolaan dan penguasaan data sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Keutuhan dan keamanan data tetap menjadi prioritas, dan itu sudah menjadi pemahaman bersama dalam pembahasan Gorontalo Satu Data,” kata Umar Karim.

Dengan percepatan GDS, DPRD berharap perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo ke depan semakin presisi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data yang transparan dan modern.