Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menekankan pentingnya keterpaduan antarinstansi dalam membangun rantai pasok bahan pangan yang aman dan berkelanjutan, mulai dari produksi hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Hal itu disampaikannya usai membuka Pertemuan Penguatan Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Rantai Pasok Bahan Pangan dalam Mendukung Program MBG yang digelar oleh UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo, Kamis, 17 September /2026.
Sofian mengatakan, setiap instansi yang terlibat perlu menjalankan kewenangannya secara optimal sekaligus membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, ekosistem MBG membutuhkan keterhubungan antara sektor pertanian, kesehatan, pengawasan pangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), petani, pelaku usaha hingga pemasok.
“Selama ini kita cenderung bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, hari ini kita berharap dengan rapat kali ini seluruh stakeholder yang terlibat bisa ada kolaborasi dari, Dinas Pertanian seperti apa, Kesehatan, POM kemudian SPPG-nya, bagaimana petani mendorong bisa tergerak untuk memenuhi pasokan di SPPG, kita bangun ekosistem yang paling bagus terbaik untuk Gorontalo sehingga MBG ini bisa efektif berjalan di Gorontalo” ujar Sofian.
Sofian berharap kolaborasi tersebut dapat memastikan kebutuhan bahan pangan bagi SPPG tersedia secara berkelanjutan sekaligus memenuhi aspek mutu dan keamanan pangan. Dengan demikian, rantai pasok MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah kebutuhan, tetapi juga memastikan bahan pangan yang digunakan aman untuk dikonsumsi.
Dalam kegiatan tersebut, Sofian didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Muljady D. Mario, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa, Kepala Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hafri Syam Masyhur, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo Lintang Purba Jaya, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Zulkifli Taluhumala.
Dari sisi kesehatan, Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi perhatian sejak bahan pangan diproduksi hingga tersedia di SPPG. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah risiko keamanan pangan yang dapat berdampak terhadap penerima manfaat program MBG.
“Iya kalau dari sisi pasokan itu Dinas Ketahanan pangan tapi dari kesehatan sendiri kita ingin memastikan bahwa semua bahan pangan yang dipasok untuk mbg itu betul-betul aman mulai dari produksi kemudian distribusi sampai dengan ketersediaan di SPPG” kata Anang.
Anang juga meminta perhatian khusus terhadap pemberian MBG kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, kelompok tersebut memerlukan perhatian lebih dalam aspek keamanan pangan karena terdapat kondisi tertentu yang dapat meningkatkan risiko dampak keracunan, terutama pada penerima manfaat dengan gangguan gizi.
“Hari ini kami juga dimintakan materi untuk itu, oleh karena itu kami akan menekankan bahwa pemberian MBG terutama pada ibu hamil kemudian pada ibu menyusui itu perlu mendapat perhatian khusus karena ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat keracunan itu akan lebih beresiko pada kelompok-kelompok tadi terutama mereka yang mengalami gangguan gizi” pungkasnya.
Pertemuan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti 220 peserta yang terdiri atas perwakilan OPD provinsi dan kabupaten/kota terkait, kepala SPPG, petani, pelaku usaha, serta pemasok MBG.
Penguatan jejaring tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan aspek produksi, ketersediaan pasokan, keamanan pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi dalam mendukung pelaksanaan MBG di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/ilb/nancy/md)
