Pentingnya Kolaborasi Dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati Gorontalo

RRI.CO.ID, Gorontalo – Pelaku usaha swasta, Dinas Lingkungan Hidup se-Gorontalo, akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), serta kesatuan pengelolaan hutan baru mengetahui besarnya tanggung jawab finansial yang dibutuhkan untuk menjaga kekayaan hayati tanah air pada Workshop Familiarisasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP).

Fakta lain menyajikan adanya jurang pemisahan pendanaan yang sangat besar untuk pelaksanaan rencana aksi keanekaragaman hayati.

“Berdasarkan perhitungan nasional, total kebutuhan anggaran untuk mengimplementasikan program-program di bawah payung IBSAP mencapai Rp118,99 triliun per tahun. Sementara itu, kapasitas pendanaan yang berhasil teridentifikasi dan dialokasikan saat ini baru menyentuh angka sekitar Rp21,6 triliun per tahun, “ kata Marahalim Siagian Koordinator Program Burung Indonesia Gorontalo, Minggu, 13 September 2026.

Marahalim mengungkapkan kesenjangan yang mencapai hampir seratus triliun rupiah ini menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa adanya perluasan sumber pembiayaan baru.

Marahalim Siagian menegaskan bahwa kegiatan lokakarya Familiarisasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) yang digelar hari Kamis lalu menjadi langkah awal yang vital untuk mendorong komunikasi, integrasi, dan kolaborasi.

Pada lokakarya ini sektor swasta diharapkan mengambil peran dan porsi kontribusi yang jauh lebih besar. Bahkan Pemerintah telah mendorong dunia usaha untuk terlibat aktif melalui berbagai skema pembiayaan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan.

Marahalim membeberkan beberapa instrumen yang ditawarkan antara lain, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), optimalisasi dana tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility / CSR), investasi hijau langsung pada proyek-proyek restorasi ekosistem, dan instrumen pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) lainnya.

Dalam kegiatan ini para pihak bahwa keterlibatan swasta tidak akan tercipta begitu saja tanpa adanya ekosistem pendukung yang kondusif. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat lima pilar pendukung bagi dunia usaha, yaitu penguatan regulasi yang jelas, penyediaan akses pembiayaan, penyusunan standar dan nilai valuasi alam, penyediaan teknologi dan basis data yang terbuka, serta peningkatan kapasitas pengetahuan.

Ketersediaan data keanekaragaman hayati yang kredibel dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan terukur.

“Keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya berada dalam satu tarikan napas, jika ekosistem rusak dan kehilangan fungsinya, maka dalam jangka panjang bahan baku akan habis, rantai pasok terganggu, dan kegiatan ekonomi swasta itu sendiri yang akan gulung tikar,” ujar Marahalim.

Dalam kegiatan para peserta yang berasal dari pelaku usaha swasta, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), serta kesatuan pengelolaan hutan selaku pengelola kawasan di tingkat tapak dibekali materi dari Nizhar Marizi Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas dan Abubakar Katili akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG). (mcgorontaloprov)