Wabup Iwan Hadiri Pemeriksaan Kinerja Ketahanan Energi BPK

RRI.CO.ID.GORONTALO— Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menghadiri kegiatan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Energi Nasional Tahun Anggaran 2025 dan 2026 sampai dengan Semester I pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Kabupaten Pohuwato, Achmad Djuuna, Inspektur Daerah, Irfan Saleh, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Misbahuddin, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Misbahuddin, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan energi nasional sesuai dengan RPJMN 2025–2029. Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup upaya pemerintah dalam memenuhi empat pilar ketahanan energi untuk seluruh jenis komoditas energi.

Adapun pemeriksaan diarahkan untuk menilai beberapa aspek, antara lain kecukupan kerangka regulasi, kebijakan, dan strategi ketahanan energi nasional; kecukupan tata kelola ketahanan energi, termasuk manajemen risiko; keselarasan program dan kegiatan ketahanan energi antara pemerintah pusat dan daerah; serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menyampaikan sejumlah persoalan energi yang masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah terkait harga eceran tertinggi (HET) LPG serta distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, yang dinilai belum merata.

Wakil Bupati juga mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan subsidi BBM, termasuk solar dan Pertalite, sehingga diperlukan pengawasan dan koordinasi yang lebih kuat agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.