RRI.CO.ID, Gorontalo - Sejumlah langkah strategis dilaksanakan sebagai upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK yang masih menjadi salah satu catatan penting dalam penguatan sistem pengendalian intern di Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Tiga objek pemeriksaan utama pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintah daerah yang menjadi fFokus utama dalam rapat koordinasi ini adalah mengevaluasi serta mempercepat pemenuhan rekomendasi BPK, yaitu

Belanja Daerah (BELDA) tahun anggaran 2024–2025, yang terdiri dari:

1. Penuntasan administrasi serta kewajiban pertanggungjawaban/pengembalian atas belanja daerah.

2. Kinerja Ketahanan Pangan (KETAPANG) T.A. 2020 s.d. Semester I Tahun 2025: Evaluasi efektivitas dan keberlanjutan program ketahanan pangan daerah.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2025: Penyelesaian sisa rekomendasi pertanggungjawaban keuangan daerah.

Langkah ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada Kamis, 30 Juli /2026.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Assisten Bidang Administrasi Umum sekaligus sebagai Plt. Inspektur Zukri Surotinojo tersebut berlangsung mulai pukul 08.30 Wita.

Dalam pengarahannya, Zukri Surotinojo menegaskan bahwa penuntasan TLHP BPK RI bukan sekadar kewajiban formalitas, melainkan wujud nyata komitmen integritas Pemprov Gorontalo dalam menjaga akuntabilitas publik dan transparansi anggaran.

"Setiap OPD dituntut untuk bergerak cepat melengkapi dokumen pendukung serta melakukan pemenuhan rekomendasi BPK RI sesuai target waktu yang ditetapkan. Sinergi antara Sekretaris OPD dan Kepala Bagian/Bidang terkait sangat krusial dalam mempercepat proses verifikasi data di lapangan," tegas Inspektur.

Rapat ini mengundang pejabat teknis (Sekretaris dan Kabag Terkait) dari 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Melalui rapat koordinasi ini, komitmen untuk menindaklanjuti temuan BPK akan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan integritas serta kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

(mcgorontaloprov/ramli)