RRI.CO.ID, Gorontalo - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo melaporkan data sementara 5.388 jiwa dari 2.361 kepala keluarga (KK) dari tiga kabupaten dilaporkan mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih.

Salah satu wilayah terdampak, yakni Kabupaten Gorontalo bahkan ditetapkan dalam status siaga darurat kekeringan.

"Sejak musim kemarau terjadi, sudah ada tiga kabupaten yang melaporkan daerahnya terdampak. Kabupaten Bone Bolango sudah mencapai lima kecamatan terdampak, Kabupaten Gorontalo sementara tiga kecamatan, dan Kabupaten Gorontalo Utara satu kecamatan," ujar Tahir, Jumat, 31 Juli 2026.

Berdasarkan laporan sementara BPBD Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah dengan sebaran wilayah terdampak paling luas. Di Kecamatan Bone Pantai, kekeringan melanda Desa Tongo, Desa Pelita Hijau, Desa Batu Hijau, dan Desa Uabanga dengan total 221 KK atau 954 jiwa terdampak.

Selain Bone Pantai, kekeringan juga terjadi di Kecamatan Suwawa Selatan yang meliputi Desa Libungo, Desa Pancuran, dan Desa Molingtogupo. Pendataan juga dilakukan di Kecamatan Kabila Bone dengan Desa Modelomo sebanyak 120 KK atau 219 jiwa terdampak, Kecamatan Bulango Timur di Desa Bulotalangi Timur sebanyak 7 KK atau 19 jiwa, serta Kecamatan Tilongkabila yang meliputi Desa Butu, Tamboo, Lonuo, dan Duano.

Sementara itu di Kabupaten Gorontalo, wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Boliyohuto, Tibawa, Pulubala, dan Bongomeme. Kecamatan Boliyohuto mencatat jumlah terdampak terbesar, yakni 495 KK atau 1.624 jiwa, yang tersebar di Desa Iloheluma, Parungi, Dulohupa, dan Motoduto. Pendataan juga masih berlangsung di Kecamatan Tibawa, Pulubala, dan Bongomeme.

Adapun di Kabupaten Gorontalo Utara, kekeringan terjadi di Kecamatan Tomilito, tepatnya Desa Bulango Raya yang meliputi Dusun Somulango, Dusun Sangobungo, dan Dusun Sangobungo Utara dengan total 296 KK atau 916 jiwa terdampak.

Menurut Tahir, dampak musim kemarau tidak hanya menyebabkan krisis air bersih bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan ancaman kekeringan berkepanjangan serta kebakaran hutan dan lahan.

"Selain krisis air bersih, dampak yang muncul adalah kekeringan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan maupun lahan akibat kondisi cuaca yang semakin kering," katanya.

Hingga saat ini, Kabupaten Gorontalo menjadi satu-satunya daerah yang telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, yang berlaku selama 90 hari, mulai 20 Juli hingga 17 Oktober 2026. Sementara Kabupaten Gorontalo Utara telah mengajukan penetapan status siaga darurat dan masih menunggu keputusan pemerintah daerah, sedangkan Kabupaten Bone Bolango tengah memproses usulan serupa.

Sebagai langkah penanganan, BPBD Provinsi Gorontalo bersama BPBD kabupaten dan instansi terkait terus menggencarkan distribusi air bersih. Hingga saat ini telah disalurkan 50.650 liter air bersih ke seluruh kecamatan terdampak di tiga kabupaten.

Distribusi tersebut terdiri atas 20.000 liter dari BPBD Provinsi Gorontalo, 10.250 liter dari BPBD Kabupaten Bone Bolango, 5.000 liter dari BPBD Kabupaten Gorontalo, 5.000 liter dari Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo bersama Tagana, 6.000 liter dari Polsek Boliyohuto, serta 4.400 liter dari BPBD Kabupaten Gorontalo Utara.

Meski demikian, penanganan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya akses menuju Desa Bukit Aren yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat karena perbaikan jalan, kerusakan sumber air bersih di Uabanga, serta jauhnya lokasi pengambilan air di Instalasi Pengolahan Air (IPAL) PDAM Muara Tirta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Menghadapi prakiraan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang, BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih, agar menggunakan air secara bijaksana. Jangan membakar sampah maupun membuka lahan dengan api karena kondisi kemarau sangat rawan memicu kebakaran hutan dan lahan," kata Tahir.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada pemerintah setempat, BPBD, maupun Dinas Pemadam Kebakaran apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih atau menemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. (mcgorontaloprov/ppid)