Komisi IV Deprov Gorontalo Soroti Efisiensi Anggaran Pendidikan 2027

RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti efisiensi anggaran dan pemerataan dukungan terhadap sekolah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Selasa 29 September 2026.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Joni Dalanggo, mendorong agar berbagai program yang telah dimiliki Dinas Pendidikan dapat disinergikan untuk mengurangi beban pembiayaan sekolah.

Salah satunya melalui program Seniman Masuk Sekolah yang dinilai dapat diarahkan untuk mendukung persiapan siswa menghadapi berbagai perlombaan seni, termasuk FLS3N.

Menurut Joni, keberadaan program tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyediakan pembinaan dan pelatih bagi siswa, sehingga sekolah tidak perlu kembali mengeluarkan anggaran besar untuk mendatangkan pelatih, menyiapkan kostum maupun kebutuhan perlombaan lainnya.

“Kalau saya melihat ada potensi meminimalisir anggaran untuk sekolah-sekolah agar tidak mengeluarkan anggaran terlalu banyak. Contohnya dalam persiapan kegiatan FLS3N, di Dinas Pendidikan sendiri ada program tentang Seniman Masuk Sekolah,” ujar Joni.

Ia mengatakan, program tersebut dapat diselaraskan dengan pembinaan siswa untuk cabang tari, baca puisi maupun bidang seni lainnya, termasuk persiapan menuju kompetisi tingkat nasional.

Joni juga menilai keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan kesempatan sekolah dalam mengikuti kompetisi belum merata.

Selain efisiensi, Komisi IV turut menyoroti persoalan penerimaan siswa baru serta dukungan fasilitas bagi sekolah yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Joni mencontohkan salah satu sekolah di Kabupaten Pohuwato yang sebelumnya memiliki jumlah siswa cukup banyak ketika masih berada di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten. Namun setelah dialihkan menjadi kewenangan provinsi, jumlah siswa disebut terus mengalami penurunan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perubahan dukungan fasilitas, termasuk bus siswa dan uang saku atau insentif bagi siswa.

“Jumlah siswa mereka banyak ketika masih berada di kabupaten. Setelah dialihkan ke provinsi, semakin lama semakin menurun. Ada fasilitas yang ditarik oleh daerah, seperti bus siswa serta uang saku berupa insentif yang seharusnya menjadi fasilitas siswa,” ungkapnya.

Komisi IV berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembahasan APBD 2027.

Komisi IV menilai pembahasan anggaran pendidikan perlu diarahkan pada sinergi program, sehingga dapat mengurangi pembiayaan yang berulang sekaligus memberikan kesempatan yang lebih merata bagi sekolah dalam mengembangkan prestasi siswa.