Ridwan Monoarfa Soroti Pasokan Jagung untuk Peternak Gorontalo

RRI.CO.ID, Gorontalo — Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti persoalan pasokan jagung bagi peternak ayam mandiri di Gorontalo yang hingga kini belum memperoleh alokasi jagung SPHP.

Ridwan mengatakan, persoalan ketersediaan jagung menjadi perhatian karena bahan tersebut merupakan salah satu komponen utama pakan ayam. Ketika pasokan terbatas dan harga jagung meningkat, biaya yang harus dikeluarkan peternak untuk pakan juga ikut bertambah.

Menurut Ridwan, aspirasi mengenai kebutuhan jagung SPHP disampaikan langsung oleh asosiasi peternak kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Peternak berharap pemerintah dapat memperjuangkan akses terhadap jagung SPHP untuk membantu menekan biaya produksi.

Ridwan menyebut berdasarkan daftar alokasi yang telah dirilis, sejumlah provinsi di Pulau Sulawesi telah memperoleh jagung SPHP. Namun, Gorontalo belum masuk dalam daftar penerima.

“Ini semua karena kita terlambat memasukkan data terkait kebutuhan,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan, kebutuhan jagung semakin mendesak karena Gorontalo sedang menghadapi kemarau panjang. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kegagalan produksi jagung dan berpengaruh terhadap ketersediaan komoditas tersebut di daerah.

Ridwan mengatakan jagung memiliki porsi sekitar 50 persen dalam bahan pakan ayam. Karena itu, apabila terjadi kelangkaan jagung atau harga komoditas tersebut meningkat, harga pakan ternak juga akan ikut terdorong.

“Pakan ayam itu 50 persen dari jagung,” katanya.

Menurutnya, kenaikan harga pakan tidak hanya menjadi beban bagi peternak. Kondisi tersebut juga dapat berpengaruh terhadap harga hasil peternakan yang kemudian dipasarkan kepada masyarakat.

“Kalau dia ada kelangkaan atau dia butuh-butuh, harganya naik, itu akan mempengaruhi harga pakan,” ujar Ridwan.

Karena itu, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah segera mempercepat pengusulan kebutuhan jagung SPHP. Data calon penerima dan kebutuhan jagung dinilai perlu segera dilengkapi agar Gorontalo dapat memperoleh alokasi pada tahap berikutnya.

Ridwan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dinas terkait, Bulog serta asosiasi peternak. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan peternak mandiri dapat segera diakomodasi dan persoalan pasokan jagung tidak berlanjut.

DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi II akan terus mengawal proses pengusulan tersebut agar peternak mandiri di Gorontalo memiliki akses terhadap jagung SPHP dan biaya produksi dapat tetap terkendali.