Paripurna DPRD, Saipul Sampaikan Arah Kebijakan Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID.GORONTALO – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri langsung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pohuwato dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna ke-39 Pembicaraan Tingkat I tersebut juga mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi serta tambahan penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri dan Delpan Yanjo. Turut hadir para anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.

Dalam penyampaiannya, Bupati Saipul menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Menurutnya, secara umum arah kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada penguatan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan lingkungan hidup.

“Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat,” ujar Saipul dalam penyampaian nota pengantarnya. Dalam nota tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyampaikan gambaran umum postur Perubahan APBD 2026 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Untuk pendapatan daerah misalnya, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp902.483.396.611, atau mengalami kenaikan sebesar Rp40.596.543.611.