Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Monitoring Dampak Kemarau di Desa Huntu

RRI.CO.ID, Kabupaten Gorontalo - Musim kemarau mulai berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Ancaman gagal panen, kebakaran lahan, hingga potensi kerawanan pangan mulai menjadi perhatian pemerintah desa dan DPRD Provinsi Gorontalo.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Huntu, Minggu 6 September 2026.

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama Ketua Komisi I Fadli Poha dan sejumlah anggota Komisi I. Rombongan diterima Kepala Desa Huntu Said Suudi bersama jajaran pemerintah desa, masyarakat dan mahasiswa.

Kepala Desa Huntu Said Suudi mengatakan, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling terdampak akibat kondisi kemarau.

“Kekeringan membuat sebagian hasil pertanian masyarakat terancam gagal panen,” kata Said.

Selain ancaman gagal panen, pemerintah desa juga mewaspadai potensi kebakaran lahan. Kebakaran bahkan sempat terjadi pada Jumat dan membuat warga panik.

Pemerintah desa bersama aparat kepolisian kemudian turun langsung untuk memadamkan api. Masyarakat juga terus diimbau tidak melakukan pembakaran rumput maupun lahan secara sembarangan.

“Kami sudah mengimbau masyarakat untuk tidak membakar rumput atau lahan sembarangan karena bisa mengakibatkan kebakaran yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, kebutuhan air bersih masyarakat Desa Huntu sejauh ini masih relatif aman. Warga masih memanfaatkan fasilitas Pamsimas yang dibangun Pemerintah Provinsi Gorontalo dan hingga kini masih berfungsi, serta sebagian kebutuhan air dipenuhi melalui pasokan PDAM.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan, kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah desa dan kondisi masyarakat dalam menghadapi musim kemarau.

“Kami ingin memastikan bagaimana kesiapan pemerintah desa sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi musim kemarau,” kata Fadli.

Fadli meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan pertanian maupun perkebunan selama musim kemarau. Menurutnya, kondisi kemarau yang disertai angin kencang dapat membuat api dengan cepat merembet.

Selain kebakaran dan ketersediaan air, Fadli meminta pemerintah mengantisipasi dampak kemarau terhadap produksi pangan masyarakat.

Ia menilai munculnya bahan pangan alternatif yang mulai dijual dan dikonsumsi masyarakat perlu menjadi perhatian karena dapat menjadi indikasi mulai munculnya tekanan terhadap ketersediaan pangan.

“Kalau sudah ada produksi bitule yang dijual, berarti sudah ada masyarakat yang mengonsumsi. Ini menunjukkan kekurangan pangan mulai muncul,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo segera menggelar pasar murah di Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Tabongo.

Fadli menilai pasar murah penting untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan akibat musim kemarau.

“Ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang terdampak kemarau juga semakin terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Fadli.

Usulan pasar murah tersebut akan dibawa dalam pembahasan Komisi I dan dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Persoalan tersebut juga akan disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bagian dari rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.