Komisi IV Deprov Soroti Kualitas Bibit Bantuan di Botubilotahu

RRI.CO.ID, Pohuwato — Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti kualitas bantuan bibit pertanian yang diterima petani di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

Hal tersebut terungkap saat Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Desa Botubilotahu, Kamis 20 Agustus 2026. Rombongan diterima langsung Kepala Desa Botubilotahu, One Mbuinga, S.E.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menyampaikan sejumlah kebutuhan masyarakat, terutama dukungan terhadap sektor pertanian. Salah satu kebutuhan mendesak adalah alat perontok jagung atau milu serta ketersediaan bibit pertanian berkualitas.

Kepala Desa Botubilotahu mengatakan, persoalan kualitas bibit menjadi perhatian karena petani pernah mengalami kerugian setelah menggunakan bantuan bibit dari program pemerintah provinsi. Menurutnya, hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan dan pada sejumlah lahan bahkan terjadi gagal panen.

Sementara itu, bibit yang disalurkan melalui program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo dinilai petani lebih baik karena menggunakan varietas yang dianggap berkualitas, seperti NK dan 212 dari PT PETS.

“Yang dibutuhkan desa adalah alat pertanian, terutama alat perontok milu. Untuk bibit, kami pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi, tetapi hasilnya justru membuat petani rugi karena gagal panen. Sementara bibit dari Pokir DPRD Provinsi masih terbilang bagus karena kualitasnya seperti NK dan 212,” ungkapnya.

Pemerintah desa juga menyampaikan adanya bantuan dari PT PETS yang hingga kini belum terealisasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Di sisi lain, kondisi Desa Botubilotahu secara umum dinilai cukup kondusif. Masyarakat disebut masih mampu menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan PT PETS.

Untuk persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, pemerintah desa menyebut tidak terdapat persoalan berarti. Data penerima manfaat relatif aman dan belum menjadi keluhan utama masyarakat.

Namun, Komisi IV perlu mencermati bahwa persoalan pembangunan pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketepatan data penerima bantuan. Kualitas dan kesesuaian jenis bantuan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program.

Bantuan pertanian yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau memiliki kualitas yang kurang baik justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani. Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat membawa aspirasi tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan OPD terkait.

Evaluasi kualitas benih, pengadaan alat pertanian, serta kepastian realisasi dukungan dari perusahaan menjadi sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti.

DPRD juga diharapkan memastikan setiap program pertanian yang menggunakan anggaran publik tidak sekadar memenuhi target penyaluran, tetapi benar-benar memberikan manfaat terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani.