Komisi I Deprov Minta Desa Tapadaa Waspadai Dampak Kemarau

RRI.CO.ID, Boalemo - Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta Pemerintah Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, tetap mewaspadai dampak musim kemarau meski kondisi masyarakat saat ini masih tergolong aman.

Hal tersebut disampaikan saat Komisi I melakukan monitoring kesiapan pemerintah desa menghadapi ancaman kekeringan di Desa Tapadaa, Rabu 16 September 2026.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha dan diterima Kepala Desa Tapadaa Risden Pakaya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menggali kondisi masyarakat sekaligus kesiapan pemerintah desa dalam mengantisipasi dampak kemarau.

Kepala Desa Tapadaa Risden Pakaya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menginstruksikan pemerintah kecamatan dan desa melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak kemarau.

“Pendataan dilakukan untuk mengetahui masyarakat yang terdampak, baik terkait kebutuhan air bersih maupun persoalan lain yang disebabkan kekeringan,” jelas Risden.

Ketua Komisi I Fadli Poha meminta pemerintah desa tidak lengah karena belum dapat dipastikan kapan musim kemarau akan berakhir.

“Kita harus terus memantau situasi dan kondisi masyarakat. Jangan sampai kita lengah. Masyarakat juga perlu saling mengingatkan, terutama tidak membakar rumput atau lahan sembarangan dan menghemat penggunaan air bersih,” tegas Fadli.

Berdasarkan hasil monitoring, kebutuhan air bersih masyarakat Desa Tapadaa hingga saat ini masih aman. Aktivitas masyarakat juga tetap berjalan normal.

Fadli mengatakan, sebagian masyarakat Tapadaa memanfaatkan musim kemarau untuk melaut mencari ikan, sementara saat musim penghujan mereka kembali ke ladang untuk bercocok tanam.

“Alhamdulillah, informasi dari pemerintah desa, kondisi masyarakat Tapadaa masih aman. Saat kemarau banyak masyarakat yang melaut mencari ikan, sedangkan ketika musim penghujan mereka kembali ke ladang untuk bercocok tanam,” ujar Fadli.

Komisi I meminta pemerintah desa tetap melakukan pemantauan secara berkala dan segera melaporkan apabila terjadi perubahan kondisi, terutama terkait kebutuhan air bersih dan dampak kekeringan terhadap masyarakat.