Ridwan Monoarfa: Kemerdekaan Harus Membebaskan Rakyat dari Ketergantungan

RRI.CO.ID, Gorontalo — Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, memaknai Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk terus membangun kemandirian masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan.

Menurut Ridwan, kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemampuan masyarakat untuk mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah maupun anggaran pusat.

“Bagaimana kita bisa merdeka dari ketergantungan, apakah itu ketergantungan terhadap pusat ataupun ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Bagaimana cara kita memerdekakan rakyat secara ekonomi, sehingga dia bisa mandiri,” ujar Ridwan ketika diwawancarai RRI, Rabu 12 Agustus 2026.

Ia menilai pembangunan kemandirian ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengarahkan kebijakan dan anggaran pemerintah pada pemberdayaan masyarakat.

Ridwan mencontohkan sektor UMKM. Menurutnya, bantuan modal yang diberikan pemerintah tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan semata, tetapi harus dipastikan mampu membuat pelaku UMKM berkembang, meningkatkan omzet, memperluas pasar, dan menjaga kesinambungan produksi.

Hal serupa, kata dia, perlu diterapkan pada sektor peternakan. Bantuan pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan jumlah ternak, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah hasil produksi.

“Misalnya kita tidak lagi menjual sapi utuh, tetapi bagaimana sapi itu sudah memiliki nilai tambah, seperti daging yang sudah didinginkan, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik,” jelasnya.

Selain kemandirian ekonomi, Ridwan menilai kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui kesetaraan akses pendidikan.

Ia menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang muncul akibat keterbatasan anggaran. Salah satunya terkait keberlangsungan layanan pendidikan anak usia dini yang dapat terganggu ketika tenaga pendidik tidak lagi memperoleh dukungan pembiayaan.

Menurut Ridwan, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus dimaknai sebagai upaya mencerdaskan masyarakat.

“Kalau kita merasa sudah merdeka, tetapi masih ada situasi pendidikan kita yang tidak bisa berlangsung hanya gara-gara anggaran, ini tentu ada yang keliru dalam memahami kemerdekaan,” katanya.

Dalam konteks Gorontalo, Ridwan juga mengajak masyarakat terus menjaga semangat patriotisme dan gotong royong yang menjadi bagian dari sejarah perjuangan daerah, termasuk semangat patriotisme yang tercermin dalam peristiwa 23 Januari 1942.

Ia menilai semangat tersebut perlu diteruskan melalui kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk membangun Gorontalo yang lebih mandiri dan bermartabat.

Sementara bagi generasi muda, Ridwan berpesan agar kemerdekaan diisi dengan meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, literasi, keterampilan, dan aktivitas produktif.

Ia mendorong generasi muda untuk memperbanyak membaca, menulis, berdiskusi, mengikuti pelatihan, serta mengembangkan keterampilan vokasional.

“Bukan banyak omon, banyak baca. Karena mereka mengasah otak itu penting sekali. Kalau mereka punya otak yang brilian, mereka bisa menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.

Ridwan juga menilai pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasional di Gorontalo agar generasi muda yang tidak menempuh pendidikan formal tetap memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja.

Menurutnya, keterampilan di bidang pertanian dan peternakan juga dapat menjadi pilihan bagi generasi muda untuk membangun kemandirian ekonomi.

Ia menegaskan DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan APBD diarahkan pada program yang benar-benar memberdayakan masyarakat.

“Bagaimana memfokuskan APBD itu kepada pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat umumnya yang ada di provinsi. Itu penting sekali,” pungkasnya.