Deprov Gorontalo Akan Fasilitasi Penyelesaian Persoalan ISP dan Internet Ilegal

RRI.CO.ID, Gorontalo – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi penyedia jasa internet lokal atau Internet Service Provider (ISP), termasuk dugaan ketidakseragaman penegakan hukum terhadap pelaku usaha internet di daerah.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan, Senin 8 Juni 2026.

Menurut Umar, rapat digelar atas permintaan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Gorontalo dan perusahaan penyedia jasa internet Global Akses Sejahtera (GASS) yang mengeluhkan persoalan legalitas usaha internet serta persaingan usaha yang dinilai belum berjalan sehat.

"Pada prinsipnya mereka mempertanyakan mengapa ada penyedia jasa internet yang ditindak karena dianggap ilegal, sementara pihak lain yang diduga melakukan hal serupa justru belum tersentuh penegakan hukum. Hal ini tentu menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam dunia usaha," ujar Umar.

Selain itu, pelaku usaha internet lokal juga mengeluhkan sulitnya membangun kerja sama dengan Telkom maupun PLN dalam pengembangan jaringan internet di daerah.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, kata Umar, telah meminta penjelasan dari pihak Telkom dan PLN. Hasilnya, peluang kerja sama tetap terbuka sepanjang dilakukan sesuai mekanisme bisnis ke bisnis atau business to business (B to B).

Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu dicarikan solusi bersama, termasuk terkait proses pengurusan izin Internet Service Provider (ISP) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Kami akan menginventarisasi persoalan yang ada dan menyampaikannya kepada kementerian terkait. Internet berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sehingga persoalan ini perlu mendapat perhatian serius," pungkasnya.