KemenHAM Gorontalo Perkuat Akuntabilitas Kerja dan Pelaporan

RRI.CO.ID, Gorontalo - Setiap agenda kerja Kementerian Hak Asasi Manusia di wilayah Gorontalo diarahkan untuk ditindaklanjuti dengan pelaporan yang tertib dan pembagian tugas yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan sesuai target. Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, Sarton Dali menekankan pentingnya kesiapan jajaran dalam menjalankan seluruh agenda kerja selama Oktober 2026.

Hal tersebut disampaikan Sarton saat memimpin rapat internal di ruang rapat KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo, Senin 5 Oktober 2026.

Rapat tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus pemetaan sejumlah agenda yang akan berlangsung sepanjang Oktober.

Sarton meminta setiap kegiatan yang telah selesai segera disertai laporan. Pelaporan menjadi bagian dari tertib administrasi sekaligus instrumen untuk melihat capaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

“Mulai sekarang sudah disusun untuk pelaporan. Teman-teman PPPK juga sudah kami tugaskan untuk menyusun laporan,” kata Sarton Dali.

Sejumlah pegawai PPPK turut diberikan tugas dalam penyusunan laporan dan mendukung pelaksanaan kegiatan. Pembagian tersebut diarahkan untuk membangun pola kerja yang lebih terstruktur sekaligus memberikan kejelasan tanggung jawab bagi setiap personel.

Sarton juga membahas agenda penguatan kapasitas HAM yang akan dilaksanakan di wilayah Gorontalo. Salah satunya kegiatan di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.

Dalam agenda tersebut, pegawai PPPK direncanakan ikut terlibat sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program KemenHAM di daerah.

Selain agenda lapangan, jajaran juga diarahkan mempersiapkan sejumlah kegiatan internal. Di antaranya agenda protokoler pada pekan ini serta kegiatan melalui Zoom yang berkaitan dengan kearsipan.

Agenda Reformasi Birokrasi Elektronik juga menjadi bagian dari pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Jajaran diminta menyesuaikan pembagian tugas dengan bidang perencanaan dan pekerjaan teknis masing-masing.

“Khusus teman-teman PPPK di Gorontalo yang termasuk tim atau terlibat dalam kegiatan, nanti akan kita bagi tugas,” ucap Sarton Dali.

Pada bidang pelayanan dan penanganan dugaan pelanggaran HAM, Sarton juga menyoroti pentingnya koordinasi serta pemahaman terhadap tugas masing-masing. Ia mengapresiasi penjelasan jajaran mengenai penanganan dugaan pelanggaran HAM yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya.

Menurut Sarton, pemahaman terhadap tugas dan koordinasi lintas bidang diperlukan agar berbagai agenda dapat berjalan efektif. Setiap personel diharapkan mengetahui tanggung jawabnya dan mampu mendukung pekerjaan tim.

Dengan agenda Oktober yang cukup beragam, kesiapan personel menjadi salah satu faktor penting. Pembagian tugas sejak awal diharapkan dapat mencegah pekerjaan menumpuk dan memastikan setiap kegiatan memiliki tindak lanjut yang jelas.

Sarton berharap seluruh jajaran menjalankan tugas sesuai pembagian yang telah ditetapkan serta menjaga komunikasi selama proses pelaksanaan kegiatan.

“Insya Allah kita laksanakan dengan baik,” tambahnya.

Konsolidasi internal tersebut menjadi bagian dari upaya KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo memperkuat tata kelola kerja. Pelaporan yang tertib, pembagian tugas dan koordinasi diharapkan memastikan setiap agenda berjalan sesuai target sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.