Kemenkum Gorontalo Perkuat Pemahaman Penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan daerah terkait penyusunan Program Legislasi Daerah dan Naskah Akademik. Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan “Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik” yang berlangsung di Gorontalo, Kamis 17 September 2026.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran. Dalam sambutannya, Raymond menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap tahapan penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar penyusunan regulasi di daerah dapat berjalan secara terarah dan sistematis. Regulasi yang disusun juga diharapkan sesuai dengan persoalan serta kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam merancang regulasi. Penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik yang baik dinilai penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki landasan pemikiran, tujuan, dan arah pengaturan yang jelas.

Dalam kegiatan tersebut, Zarmoni Abdussamad hadir sebagai narasumber. Ia membahas berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik, termasuk keterkaitan antara kebutuhan masyarakat, permasalahan yang dihadapi, serta materi yang akan dituangkan dalam regulasi.

Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta dalam menghasilkan regulasi yang memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Gorontalo terus mendorong peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung lahirnya peraturan daerah yang lebih berkualitas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.