RRI.CO.ID, Gorontalo - Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Gorontalo mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui pengawasan ketat guna memastikan perlindungan hak korban. Langkah ini dilakukan menyusul kasus yang tengah menjadi perhatian publik, Senin 20 April 2028. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah melalui Wilayah Kerja Gorontalo langsung menerjunkan tim untuk melakukan koordinasi dan pemantauan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota serta DP2KBP3A Kota Gorontalo.

Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan kehadiran negara sangat penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Polres Gorontalo Kota yang telah menahan terduga pelaku,” ucap Sarton Dali.

Ia menilai penahanan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual, terutama yang menyasar anak sebagai kelompok rentan.

Selain aspek hukum, KemenHAM juga memastikan pemenuhan hak psikososial korban melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk layanan pendampingan trauma.

“Tugas kami memastikan perlindungan anak berjalan optimal dan proses hukum berlangsung transparan,” kata Sarton Dali.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Anak DP2KBP3A Kota Gorontalo, Dewi Kumala Djafar, menyampaikan pihaknya akan melakukan asesmen langsung terhadap korban dengan melibatkan tenaga profesional.

“Kami akan melakukan peninjauan dan asesmen mendalam untuk memulihkan kondisi psikologis korban,” ucap Dewi Kumala Djafar.

Koordinasi lintas instansi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menuntaskan kasus secara menyeluruh, sekaligus memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Gorontalo.

“Pendampingan akan terus dilakukan hingga korban benar-benar pulih,” tambahnya.