RRI.CO.ID, Gorontalo - Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai memberikan penguatan kapasitas HAM kepada ribuan warga di Gorontalo, Rabu 1 April 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Universitas Negeri Gorontalo dan dihadiri mahasiswa serta masyarakat umum. Sejak pagi, peserta sudah memadati auditorium untuk mengikuti pemaparan langsung. Antusiasme terlihat dari tingginya partisipasi generasi muda dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini menyoroti pentingnya pemahaman HAM sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa. Tidak hanya mahasiswa, masyarakat umum juga mendapatkan materi yang sama terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemerintah dinilai perlu hadir secara nyata dalam menjamin perlindungan hak dasar masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial yang inklusif.

Dalam pemaparannya, Natalius Pigai menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi HAM. Ia menyebutkan bahwa perlindungan hak dasar merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan agar memahami hak-haknya secara utuh. Edukasi menjadi kunci dalam mendorong kesadaran tersebut.

“Negara harus hadir di tengah masyarakat untuk melindungi hak-hak dasar rakyat,” ucap Natalius Pigai.

Ia juga menyoroti peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, mahasiswa perlu dibekali pemahaman HAM sejak dini. Hal ini penting agar mereka mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Peran generasi muda dianggap strategis dalam membangun peradaban bangsa.

“Mahasiswa harus memahami dan menghargai hak asasi setiap individu sebagai modal awal membangun peradaban,” kata Natalius Pigai.

Lebih lanjut, Pigai menjelaskan bahwa penguatan kapasitas HAM ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Kegiatan tersebut juga selaras dengan program prioritas nasional. Salah satunya adalah Asta Cita Presiden yang menekankan pentingnya demokrasi dan HAM. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan keadilan.

“Ini bagian dari tanggung jawab negara dalam membangun peradaban HAM dan memperkuat demokrasi,” tambahnya.

Usai kegiatan, dalam konferensi pers, Pigai menegaskan bahwa pemahaman HAM harus terus disosialisasikan. Ia berharap masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga mampu memperjuangkan haknya secara konstitusional. Kesadaran ini diyakini dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih kritis terhadap kebijakan publik.

Kegiatan ini turut mendapat apresiasi dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Ia menilai kehadiran Menteri HAM memberikan pencerahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat umum, pemerintah daerah juga mendapatkan pemahaman baru. Hal ini dinilai penting dalam menyusun kebijakan daerah.

“Kehadiran Menteri HAM menjadi pencerahan bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ucap Gusnar Ismail.

Menurut Gusnar, penguatan HAM harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Regulasi yang disusun ke depan akan mempertimbangkan aspek HAM secara lebih serius. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyesuaikan aturan yang ada.

“Ke depan, semua regulasi di Gorontalo akan disesuaikan dengan prinsip HAM, apakah melanggar atau tidak,” kata Gusnar Ismail.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi HAM dinilai penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Dengan demikian, potensi konflik sosial dapat diminimalisir. Pemerintah daerah siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan hal tersebut.

Penguatan kapasitas HAM ini menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Gorontalo. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat umum menunjukkan tingginya kepedulian terhadap isu HAM. Diharapkan, kegiatan ini mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih adil dan beradab. Selain itu, nilai-nilai HAM dapat tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.